Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dulunya sangat berperan dalam pembangunan. Terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, berupa kegiatan sosial, pemenuhan material dan spritual. Semua tercover dalam 10 program pokok PKK.
Bahkan kesuksesan tersebut mendapat apresiasi lembaga internasional berupa Maurice Pate dan Sasakawa Health Price. Pemerintah juga memberikan penghargaan pada berbagai tingkatan pada Pelindung, Penasehat, dan Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun, dan 10 tahun tanpa terhenti.
PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat lahir dari Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957. Seminar itu, menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga.
Karena memiliki positif untuk menggerakkan pembangunan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1961. Mata pelajaran ini diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS).
Pada Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga.
Sekira tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo. Diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO).
Kenyataan ini menyentuh hati Isriati Moenadi, sebagai Isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Dia merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Maka, dia berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan. Dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif.
