PADANG SpiritSumbar.com – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan verifikasi faktual pada Badan Publik (BP) yang masuk nominator penilaian tahap 1 dan 2 verifikator yang ditetapkan KI Sumbar
Verifikasi Faktual, menurut Ketua Monev yang juga Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi dilakukan 5 September sampai 26 Oktober 2022.
“Saat ini untuk Verifikasi Faktual tujuan untuk memastikan riil soal keterbukaan informasi publik. KI Sumbar tengah berjuang untuk diakomodir anggarannya di APBD Perubahan.
Kita minta tolong ke Pak Gubernur dan Pak wakil rakyat untuk menambah anggaran KI Sumbar pada perubahan APBD yang tengah di bahas DPRD dan Pemprov Sumbar saat ini,”ujar Arif Yumardi.
Sementara itu, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan ada catatan bagus, pada monitoring Evaluating (Monev). Yakni banyak badan publik (BP) baru masuk nominator.
“Untuk OPD Pemprov Sumbar ada Dinas Kehutanan dan Dinas Tarkim. Lalu di kategori instansi vertikal ada LLDIKTI X dan BPJS serta Ombudsman,” ujar Nofal.
Sebanyak 392 badan publik (BP) disasar kuisioner mandiri Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Dari verifikasi yang telah dilakukan tercatat 78,6 persen badan publik di Monitoring Evakuasi (Monev) KI Sumbar 2022.
“Sebanyak 78,6 persen BP mengembalikan quisioner untuk dinilai tahap satu dan dua. Jumlah ini naik dibandingkan 2021 yang hanya 66 persen,” ujar Ketua Komisi Informasi Nofal Wiska .
Nofal memastikan untuk 2022 ini tak hanya OPD ‘air mata’ saja yang konsen terhadap keterbukaan informasi publik. “Tahun ini ada OPD ‘mata air’ yang masuk nominator penilaian verifikator Komisi Informasi Publik,” ujar Nofal.
Ada 106 Badan Publik masuk target verifikasi faktual tim verifikasi KI Sumbar. “106 Badan Publik itu nilainya masuk 50 persen dan 10 besar di masing-masing kategori. Khusus kategori Pemkab dan Pemko se Sumbar ada 12 dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar, karena nilainya lebih 50,”ujar Nofal Wiska.
(*)
