Padang Panjang, Spiritsumbar – Puji Hastuti dan Nasrul Efendi, Anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Partai Demokrat menolak kebijakan Pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Masalahnya, ekonomi rakyat baru mulai berangsur bangkit, setelah terdampak serius oleh pandemi Covid-19.
Sikap menolak kenaikan harga BBM itu diungkap oleh Puji dan Nasrul kepada pers di Gedung DPRD Kota Padang Panjang, Rabu (7/9) lalu. Nasrul sendiri, selaku Anggota Banggar DPRD menyebut juga menyuarakan penolakan itu dalam rapat membahas Rancangan KUA & PPAS – APBD P 2022 Kota Padang Panjang bersama Pemko, Rabu itu.
Puji Hastuti, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Padang Panjang dari Dapil Kecamatan Padang Panjang Timur, menilai kenaikan harga BBM akan berdampak luas ke berbagai sektor kehidupan, bukan saja sektor ekonomi. Padahal, kondisi ekonomi rakyat belum cukup pulih. Kini ditambah dengan naiknya harga BBM.
Mestinya yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang adalah penghematan. Salah satu caranya dengan menunda dulu sebagian proyek-proyek yang belum mendesak. Prioritaskan dulu program yang bisa memulihkan daya beli masyarakat, kata Puji, Anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Dapil Kecamatan Padang Panjang Timur itu.
Betul dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM ini, akan ada program bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, kata Nasrul Efendi menyebut pertimbangan lainnya di balik penolakan kenaikan harga BBM itu.
Tapi program bantuan tersebut barangkali tidak mungkin akan berlangsung lama. Sebaliknya, dampak kenaikan harga BBM yang biasanya akan memicu kenaikan harga Sembako dan harga barang yang lainnya itu akan lama, kata Nasrul, Anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Padang Panjang Barat ini.
Sikap menolak kenaikan harga BBM ini menurut Puji, seperti juga disebut oleh Nasrul, akan diteruskan ke Fraksi Demokrat DPR-RI. Karena sikap ini sejalan dengan sikap Partai Demokrat. Dan sebagai wakil rakyat kita tentu harus paham kesulitan rakyat, imbuh Nasrul pula.(jym).–
