Padang Panjang, Spiritsumbar – Rapat pleno DPRD Kota Padang Panjang, Selasa sore (28/6), cukup hangat. Sejumlah kritikan dan pertanyaan muncul lewat pandangan umum fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 oleh Walikota Fadly Amran. Apa tanggapan Walikota, akan terlihat di rapat pleno, Rabu sore ini.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, pandangan umum 6 fraksi DPRD dalam rapat pleno, Selasa sore itu disampaikan oleh Zulfikri dari Fraksi PAN, Yudha Prasetia (F-Gerindra), Miko Kirstie (F-Nasdem), Hendra Saputra (F-Bulan Bintang & PKS), Yovan Remindo (F-Golkar) dan Herman (F-Demokrat & Kebangkitan Bangsa).
Pertanyaan dan kritikan fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 oleh Walikota Fadly, antaralain soal capaian pendapatan dan serapan belanja APBD, progres pembangunan sport centre, pembangunan pedestrian pasar, perkembangan sertifikasi sebagian asset daerah, dan progres mendudukan batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar.
Terkait capaian (realisasi) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2021 Kota Padang Panjang, di segi pendapatan yang banyak ditanyakan adalah realisasi retribusi daerah pada PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena dari Rp 5,4 miliar, realisasinya Rp 5,1 miliar (93,69 %).
Masih, terkait penerimaan PAD, meski capaian Rp 93,078 miliar lebih besar dari target yakni Rp 87,87 miliar atau 105,92 %, tapi ditanyakan apakah itu sudah sesuai dengan potensi PAD yang dimiliki kota ini? Salah satu contoh yang disinggung oleh sebagian fraksi adalah pajak restoran.
Di bagian belanja APBD 2021, yang banyak dikritisi oleh fraksi DPRD pada rapat pleno yang dihadiri oleh Wako Fadly Amran, Wawako Asrul, Anggota Forkopimda, Sekda Sony Budaya Putra serta para kepala OPD dan undangan lain itu, adalah soal besarnya Silpa, yakni Rp 65,52 miliar.
Miko Kirstie dari Fraksi Nasdem, misalnya, terkait Silpa APBD 2021 sebesar Rp 65,52 miliar itu menanyakan kepada Walikota Fadly, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana saja yang jadi penyumbang terbesarnya, dan apa saja yang jadi kendalanya.
Sementara terkait kegiatan proyek pembangunan, antaralain yang ditanyakan fraksi DPRD, progres kegiatan pembangunan sport centre di Sago, dan pembangunan pedestrian di Pasar Padang Panjang. Lainnya, juga disinggung soal kondisi obyek wisata Pemandian Lubuk Mato Kuciang.
Terkait upaya mendudukan batas wilayah administrasi dengan Kabupaten Tanah Datar, Pemko diingatkan agar jangan terjadi kerugian bagi luas wilayah Kota Padang Panjang.
Sisi Applause Buat Walikota
Di luar berbagai pertanyaan dan kritikan tadi, fraksi-fraksi di DPRD pada rapat pleno itu juga menyampaikan ucapan selamat kepada Wako/Wawako Fadly Amran – Asrul atas keberhasilan/penghargaan yang diraih pada 2021. Salah satu, Penghargaan WTP dari BPK-RI.
Terkait penghargaan WTP dari BPK-RI ini diterima Walikota Fadly Amran baru-baru ini. Dan itu adalah WTP yang ke-6 kali berturut-turut untuk Pemko Padang Panjang sejak 2016. Pihak DPRD berharap, penghargaan WTP ini akan tetap bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan ke depan.
Bagian lain, pelaksanaan pacu kuda di Bancah Laweh, Padang Panjang, sebagai pesta rakyat Padang Panjang (bersama tetangga), Batipuh dan X Koto itu dipandang sangat berhasil. Ini terutama dinihari di segi sangat ramainya pengunjung yang hadir ke lapangan, puluhan ribu orang.
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Kota Padang Panjang diajukan oleh Walikota Fadly Amran pada rapat pleno DPRD, Senin (27/6). Besar pendapatan Rp 570,4 miliar, atau 99,83 % dari target Rp 571, 3 miliar. Belanja Rp 555.7 miliar, atau 89,32 % dari target Rp 622,1 miliar.(jym/yet).–
