PADANG, SpiritSumbar.com – Bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi, adakan pertemuan dengan perantau Minang di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Baca : Setelah Diamankan, 20 Knalpot Racing Dihancurkan di Hadapan Petugas
Pada pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Balairung itu, dihadiri beberapa tokoh Sumbar. Salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia Gamawan Fauzi.
“Banyak masukan yang terjaring dari pertemuan ini. Tentunya akan menjadi acuan prioritas untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dari seluruh aspek,” kata Supardi ketika ditanya usai kegiatan tersebut.
Baca : Walikota Padang Launching Masjid Baitul Arafah Banuaran Sebagai Masjid Ramah Anak
Dia mengatakan, perantau meminta pemerintah provinsi meningkatkan sinergisitas dengan kabupaten/kota untuk menyuksuseskan proyek pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah masalah pembebasan lahan, jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan dana ganti rugi untuk di korupsi.
“‘Kita berharap tidak terulang lagi, koordinasi Pemprov dan kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk antisipasi,” katanya.
Baca : Heboh Shalat Berbayar di Masjid Terapung Painan
Tidak hanya perihal pembangunan, sektor pendidikan pun tidak luput dari pembahasan. Pemerintah daerah harus memikirkan kembali upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sumbar yang sedikit menurun.
Dahulu daerah kita merupakan percontohan bagi daerah lain dalam hal pendidikan. Namun sekarang banyak para pelajar memilih provinsi-provinsi tetangga untuk menuntut ilmu
“Dulunya daerah tetangga dibawah kita sekarang sudah diatas kita, tentunya dibutuhkan kinerja yang lebih optimal untuk mengembalikan itu kembali,” katanya.
Baca : Dapat Order Gebu Minang, Dena Dena Konveksi Selamat dari Mati Suri
Tip & Trik
Dalam hal Pertumbuhan Ekonomi (PE) saat ini, lanjut Supardi, cenderung rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2022/2023 diharapkan PE bisa mencapai lima persen. Meski itu diluar RPJMD namun itulah yang Sumbar butuhkan.
Dengan membaiknya PE maka akan berdampak pada tertekannya angka kemiskinan dan pengangguran. Perlu kerja cerdas untuk ini. Tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Namun juga perantau-perantau minang yang duduk pada jajaran legislatif pusat untuk berupaya menggaet APBN untuk kepentingan pembangunan Sumbar.
Halaman
<< ➊ ➋ ➌ ➍ >>
