Padang Panjang, Spirit Sumbar – Pendapatan APBD Kota Padang Panjang pada 2021 lalu tercapai Rp 570,4 miliar, atau 99,83% dari target Rp 571,3 miliar. Kontribusi PAD di dalamnya Rp 93,077 miliar (16,3 %), sudah masuk PAD fiskal sedang. Di sisi belanja terealisasi Rp.555,7 miliar, atau 89,32% dari target Rp 622.1 miliar.
Fakta tadi terungkap di antara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021 Walikota Padang Panjang, Fadly Amran melalui Wakil Walikota Asrul dalam rapat paripurna (pleno) DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar di gedung wakil rakyat kota itu, Senin (11/04).
Pendapatan APBD 2021 sebesar Rp 570,4 miliar itu sebagian besarnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah Rp 469,6 miliar. Dana transfer ini terdiri
dana perimbangan (DBH, DAU, DAK Fisik/Non Fisik), DID, pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
Setelah itu disusul oleh pemasukan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Padang Panjang sendiri sebesar Rp 93.077 miliar, atau 105,92 % dari target Rp 87,8 miliar. Ketiga, dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 7,7 miliar, atau 91,72 % dari target Rp 8,4 miliar berasal dari pendapatan hibah dana BOS.
Terkait realisasi PAD Rp 93.077 miliar, terpisah diperoleh rincian sumbernya dari Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Dr.Winarno, yakni dari pajak daerah Rp 8,6 miliar, retribusi Rp 5,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 73,9 miliar.
Khusus dari penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 73,9 miliar itu, sekitar Rp 64 miliarnya bersumber dari pendapatan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), sisanya dari Puskesmas. Lalu, karena RSUD kota ini sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD), penerimaan RSUD Rp 64 miliar itu dikelola sendiri oleh RSUD.
Tapi secara jumlah, capaian PAD Rp 93,077 miliar atau 16,3 % atas pendapatan APBD 2021 sebesar Rp 570,4 miliar itu, PAD Padang Panjang sudah naik dari fiskal rendah ke fiskal sedang, yakni kontribusi PAD 16-30 % atas pendapatan APBD. Posisi PAD fiskal sedang ini diduga masih relatif sedikit daerah di tanah air meraihnya.
Berkenaan dengan realisasi belanja sebesar Rp 555,7 miliar, laporan Wakil Walikota Asrul menyebut terdiri dari belanja operasi Rp 497,085 miliar, belanja modal Rp 58,1 miliar dan belanja tidak terduga Rp 517,3 miliar. Sedang realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp 50,8 miliar bersumber dari Silpa 2020.
Ekonomi Mulai Tumbuh
Bagian lain dari LKPj 2021 Walikota Fadly itu mengungkap perkembangan yang muncul sebagai dampak pandemi Covid-19, seperti penyesuaian target pembangunan pada revisi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2018-2023 Kota Padang Panjang, kenaikan angka kemiskinan dan pengeluaran per kapita masyarakat.
Menyangkut angka kemiskinan, Wakil Walikota Asrul menyebut mengalami kenaikan dari 5,24 % pada 2020 menjadi 5,92 % pada 2021, dan pengeluaran perkapita masyarakat turun dari Rp 1,7 juta pertahun pada 2020 menjadi Rp 1,4 juta/tahun pada 2021.
Namun demikian, kata Asrul dalam rapat pleno DPRD yang ikut dihadiri oleh Anggota Forkopimda, Sekda Sony Putra, pejabat Eselon-II/III Pemko, Camat, Lurah dan undangan lainnya itu, perlahan upaya perbaikan ekonomi di Kota Padang Panjang sudah mulai membuahkan hasil yang menggembirakan.
Hal ini terlihat dari indikator makro ekonomi lainnya, yang menunjukkan perkembangan positif di akhir 2021. Pertumbuhan ekonomi, yang di 2020 terkontraksi hingga -1,44%, alhamdulillah bisa tumbuh positif di angka 3,46% pada 2021. Pengangguran turun dari 7,22% pada 2020 ke 4,90% pada 2021, kata Asrul.
Yang menarik lainnya, pada 2021 banyak prestasi nasional dan provinsi diraih Padang Panjang. Prestasi nasional, Spirit Sumbar mencatat sekitar 20 prestasi. Beberapa diantaranya, seperti Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Percepatan Pelayanan Berusaha Pemda status Sangat Baik dari Kementerian Investasi BKPM; Kota Sehat dari Kemenkes.
Berikut, Jasa Bhakti Koperasi & UKM dari Kemenkop & UKM; Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian PPPA. dan Kota Layak Anak dari Kemen PPPA; Monitoring Control for Prevention dari KPK-RI, dan IG Award dari Mendagri. Di level provinsi, salah satu sukses pelaksanaan MTQ ke-39 Prov. Sumbar.
Untuk membahas LKPj ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Yulius Kaisar didampingi Wakil Ketua Imbral menyebut kepada wartawan, dibentuk panitia khusus (Pansus). Sebagai Ketua Pansus sesuai hasil rapat internal DPRD usai pleno mendengar penyampaian LKPj 2021 Walikota Fadly itu adalah Nasrullah Nukman.(jym/yet).–
