Pasaman Barat – Tampaknya perang politik bukan hanya saat pemilu saja, tapi di lokasi bencana yang daerahnya sudah porak-poranda. Masih ada saja yang memanfaatkan politik praktis untuk menjatuhkan seseorang.
Salah satu korban penjelekan ketika memberikan bantuan dan mendata, yakni Menteri Sosial (Mensos) RI. Tri Rismaharini.
Dalam Sebuah media online yang dishare oleh netizen, dikatakan kalau Mensos yang akrab dipanggil Risma dicaci-maki dan diusir untuk keluar dari Pasaman Barat, ketika mengunjungi daerah tersebut.
Semua merasa kaget dengan hoax yang tersebar tersebut. Karena imbasnya untuk daerah bencana. Jika saja memang itu disikapi dengan emosi pengambil kebijakan.
Sekaitan dengan ada isu netizen tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar, Syamsul Bahri, mengaku selalu mendampingi Menteri Sosial Risma, mulai kedatangan sampai kepulangan.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDI-P dengan tegas mengatakan, itu hoax memalukan dan merugikan Sumatera Barat, khususnya daerah bencana.
“Keterlaluan, masa ada yang menyebar hoax seperti itu. Padahal semua masyarakat menyambut baik Bu Risma, memberikan data dan meminta agar bantuan pusat segera diturunkan. Bahkan masyarakat mengelu-ngelukan Bu Risma,” papar Syamsul Bahri.
Dia juga mengatakan, masyarakat berbondong – bondong mengiringi Mensos Risma, tanda kedatangannya memang ditunggu.
Sekaitan adanya hujatan, tidak ada sedikit juga ditujukan pada Risma, melainkan pada Bupati Pasbar yang sampai saat Menteri datang ia belum juga mengunjungi daerah pengungsian Lubuak Sariak.
Hal tersebut dikatakan tokoh masyarakat setempat Masendi, ketika mengklarifikasi pernyataan netizen, di Lubuak Sarai, Minggu (27/2/2022).
“Perlu diluruskan, kami semua amat berterimakasih pada Bu Menteri Risma yang mengunjungi daerah kami. Yang kami marah kenapa kok Menteri dulu datang sedangkan bupatinya gak tampak. Sekali lagi terimakasih Bu Risma. Kalau ada yang mengatakan ibu tidak kami terima itu bohong besar. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, bicara politik saat orang musibah,” ungkap Masendi
Dia juga menegaskan, kalau warga masih mengharapkan bantuan pemerintah provinsi dan pusat untuk perbaikan daerah mereka yang terkena musibah. Jadi tak mungkin Menteri Sosial diusir dan tidak diinginkan hadir.
“Kami masih butuh bantuan provinsi dan pusat untuk memperbaiki daerah kami yang sudah porak poranda, dananya ada di kementrian sosial. Mana mungkin Bu Menteri kami tolak datang, isu biadab apa lagi itu, atau memang ada yang menginginkan negri kami ini tetap porak poranda sehingga isu hoax itu ditebar,” tegas Musnedi. (*)
