SPIRITSUMBAR.com, Padang – RPJMD Sumbar tak sesuai Permedagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencana Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Copypaste dengan RPJMD Kota Padang geli saya menyigi RPJMD Sumbar madani disusun oleh orang hebat yang saya kenal selama ini, Sumbar diaebut delapan dari provinsi angka di RPJMD pun copas RPJMD Kota Padang,”ujar Anggota DPRD HM Nurnas yang masuk Pansus RPJMD Sumbar.
RPJMD provinsi itu mempedomani Permendagri, fakta dari dokumen RPJMD itu bab per-bab tidak sinkron.
“Saya minta ke Pansus supaya melakukan tugas pengkajian terhadap RPJMD tidak menjadi editor terhadap naskah ini,” ujar HM Nurnas.
RPJMD itu terdiri 9 bab, bab IV topik masalah dan isu, terungkap antar bab sebelumnya berlawanan. “Pembangunan bagus potret daerah di bab IV, contoh soal bina marga saja sudah tidak singkron lagi, menyebutkan permasalahan soal infrastruktur,” ujar HM Nurnas.
Bahkan tim gubernur juga lupa, kemampuan riil keuangan daerah kisarannya Rp 1,2 T. Total penerimaan menjadi APBD Rp 7,9T, di 2026 pas dikuliti Pansus soal ini, jangankan bertambah menjadi turun menjadi Rp 7,8T
“Biasanya jika diminta kaji pasti estimasi APBD ditahun akhir jabatan bertambah,” ujar HM Nurnas.
