SPIRITSUMBAR.Padang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar mengungkap adanya temuan 103 aset daerah yang masih dikuasai Mantan Gubernur, Mantan wakil gubernur dan mantan Sekda Sumbar.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Sumatera Barat (Sumbar), M Nurnas mengatakan 103 unit barang milik daerah sesuai temuan BPK RI Perwakilan Sumbar tersebut dengan total nikai Ro.1,54 miliar.
“Ini temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporkan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020,” kata HM.Nurnas dari Fraksi Demokrat, kepada media kemaren.
Dijelaskan HM.Nurnas, 103 barang milik daerah itu sebagian besar adalah barang perlengkapan rumah tangga yang tercatat sebagai aset daerah.
HM.Nurnas merinci sebanyak 51 item berasal dari rumah dinas Gubernur Sumbar. Nilai satu unit perolehan barang tertinggi sebesar Rp91 juta.
Kemudian dari rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar sebanyak 41 item dan nilai harga perolehan barang yang paling tinggi sebesar Rp131 juta. Setelah itu dari rumah Sekda sebanyak 11 item serta nilai harga perolehan barang yang paling tinggi Rp48 juta.
Menurut politisi Partai Demokrat itu hal ini sesuai rekomendasi BPK, Kepala Biro Umum sebagai pejabat pengguna barang milik daerah telah melanggar aturan dan harus menyelamatkan barang milik daerah tersebut.
