“Sebelum razia, terlebih dulu yang harus dilakukan memberikan pelayanan secara maksimal oleh Disdukcapil. Dalam pembuatan KTP masyarakat tidak menunggu terlalu lama dan makin mempermudah pengurusannya. Setelah itu, baru dilakukan razia terhadap penduduk yang tidak punya KTP,” kata anggota Komisi I DPRD Padang Faisal Nasir, Kamis, (4/2/2016).
Dia mengatakan, saat ini, masyarakat masih ada yang mengeluhkan pelayanan pengurusan KTP. Karena masih dianggap sulit dan berbelit sehingga banyak warga yang enggan mengurusnya.
“Masih ada kekurangan dalam pelayanan Disdukcapil yang menyebabkan masyarakat mengeluh. Harusnya benar-benar dipermudah. Jangan sampai masyarakat bolak balik ke kecamatan dalam membuat KTP,” katanya.
Dikatakan, jika pelayanannya telah maksimal serta tidak ada lagi keluhan dari masyarakat, tentu razia terhadap warga yang tidak mempunyai KTP pada 2017 menjadi suatu terobosan yang perlu didukung.
Senada dengan itu, anggota Komisi I Azirwan menegaskan rencana razia warga tidak memiliki KTP pada 2017 tentu sah-sah saja karena fungsi KTP itu sendiri sangat penting termasuk mewaspadai adanya ancaman terorisme.
Sementara Ketua DPRD Kota Padang Erisman mendukung program Disdukcapil tersebut karena tujuan razia itu juga untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, tidak memiliki KTP berimbas banyak hal sehingga dengan diketahui adanya program itu lebih cepat, tentu akan mendorong masyarakat Padang yang belum memiliki KTP untuk segera mengurusnya pada 2016. “Masih ada waktu setahun ini, diharapkan masyarakat yang belum punya KTP segera mengurusnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Padang Wedistar mewacanakan program merazia warga yang tidak memiliki KTP mulai 2017, sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan. Sebab banyak kerugian jika tidak memiliki KTP karena hampir semua urusan butuh kartu identitas.
“Mulai dari nikah, pendidikan, akte kelahiran, buat SIM, membuka rekening bank, hendak membeli tiket pesawat dan lainnya butuh KTP dan lainnya,” ujarnya.
PALIMO
