Spiritsumbar.com, Bukittinggi – PLTA Koto Panjang punya historis yang tidak bisa dilepaskan dari kedewasaan bersikap orang Tanjung Balik Pangkalan Kapur IX.
“Walau harus melewati simbahan air mata dan berdarah masyarakat sebelas nagari di rendam lautan air menjadi danau buatan untuk memutar turbin PLTA Koto Panjang, dikatakan itu milik Riau, salah besar,”ujar HM Nurnas
HM Nurnas minta Pemprov Sumbar melakukan protes kapan perlu perlawanan secara aturan yang berlaku.
“Jangan lihat Nurnas politisi di DPRD Sumbar, tapi lihat saya sebagai pelaku sejarah adanya PLTA Kota Panjang itu. Mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya merasakan sampai saat ini terhadap pengorbanan masyarakat melepaskan kampung dan pandam kuburannya serta ulayatnya dijadikan waduk Koto Panjang,” ujar HM Nurnas, Selasa 28 Juli 2020 di Bukittinggi.
Pendapatan atau retribusi Air Permukaan Waduk Koto Panjang yang menjadikan listrik nyala di PLTA Koto Panjang. Itu tidak dilihat sama sekali oleh HM Nurnas
“Mau berapa miliar rupiah pajak permukaan air di sana, saya tidak peduli tapi ini marwah atas pengorbanan rakyat di Tanjuang Balik Pangkalan Luak Limopuluah,” ujar Nurnas.
Gundah bercampur kesal dan sedih itu terlihat dari mimik Nurnas sangat membaca dan menentang pemberitaan atas berita media online adanya pimpinan DPRD Riau yang mengatakan sukses Komisi III DPRD Riau dengan judul menghentikan pitih sanang (pitih enak) ke Sumbar dari PAP PLTA Koto Panjang pada sidang DPRD Riau.
