SpiritSumbar.com, Jakarta – Komite III DPD RI menyelengarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dr. Exsenveny Lalopua dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Fajaruddin Sihombing Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), dan Hasbullah Thabrany Pakar Jaminan Sosial. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Gazali menyatakan, selama reses anggota Komite III DPD RI banyak menerima keluhan dan aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan khususnya perihal kualitas layanan kesehatan. Keluhan tersebut berpusat pada tidak adanya standardisasi layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, sistem rujukan berjenjang online yang dianggap merepotkan, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% yang sangat memberatkan.
“Khusus iuran BPJS, terdapat potensi penurunan kelas dari peserta yang jumlahnya sangat besar, sehingga berdampak pada kegagalan pencapaian Universal Health Coverage (UHC),” ucap Gazali didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman.
Hasbullah menjelaskan belum optimalnya kerja BPJS, menurutnya disebabkan tiga akar persoalan yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Pertama, perihal iuran, berapa besar iuran yang layak. Kedua, tata kelola belum konsisten bahkan ada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ketiga, prinsip keterbukaan yang belum dilaksanakan oleh BPJS. “Pemerintah seharusnya fokus pada tiga hal ini,” tegasnya.
