SPIRITSUMBAR.com – Pusat pelatihan kerja, secara konkret harus mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari para pencari kerja. Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya itu output yang dihasilkan hendaknya juga mampu untuk membuka lapangan kerja sendiri.
Hal itu disampaikan jurubicara Fraksi PKS Mokhlasin dalam rapat paripurna DPRD Sumbar tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap tiga Ranperda dan Penyampaian Nota Pengantar dua Ranperda, di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (30/11/2018).
Menurutnya, selain berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, BLK dituntut mampu menjembatani kesenjangan kompetensi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. “Pola pelatihan di BLK-BLK milik pemerintah daerah, harus mengutamakan jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing.
Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, pengelasan, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan perkebunan. Selanjutnya, baru mengacu pada kebutuhan nasional dan internasional,” ujarnya.
Namun, harus diakui masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK.
