Oleh : Cornelius Sabalaitty, Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3)
Masyarakat Mentawai tidak butuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menurut rencananya akan dibangun di daerah Pei-Pei Kecamatan Siberut Barat Daya seluas 2600 hektar dengan biaya Rp11 trilyun.
Sebenarnya masyarakat Mentawai tidak menolak pembangunan yang ada, tapi jangan terlalu tinggi levelnya.
Saatini yang dibutuhkan itu pembangunan yang membumi tidak mengawang yakni berupa perkebunan dan pariwisata yang berbasis kearifan lokal.
Dari awal kita melihat Pemkab Kepulauan Mentawai tidak transparan, dan sesungguhnya secara konsep pun pembangunannya sudah tidak betul. KEK itu bukan kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan pejabat Mentawai, dan pembangunan super mewah itu bukan kelas masyarakat, tapi kelas elit-elit di Pemkab Kepulauan Mentawai. Mereka itu bukan membangun Mentawai tapi “membangun di Mentawai”.
Pembangunan Mentawai itu harus berbasis kearifan lokal, karena bagi orang Mentawai tanah adalah bagian dari hidup mereka sepanjang zaman sampai dunia ini kiamat. Mentawai jangan sampai kehilangan identitas maupun harkat dan martabatnya akibat ambisi dan nafsu elit di Pemkab Kepulauan Mentawai yang tidak lagi rasional. Kalau menjual kemewahan seperti konsep pariwisata di KEK itu, lebih indah Dubai dan Singapura lagi.
