SpiritSumbar.com, Simpang Ampek– Sejumlah OPD di Kabupaten Pasaman Barat, mengeluh dengan campur tangannya para oknum anggota DPRD Pasaman Barat dalam membagi-bagi, proyek pokok pikiran (Pokir) pada dinas yang mereka pimpin.
Artikel Lainnya
“Kita minta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut maraknya proyek Pokir yang seolah-olah kepunyaan oknum DPRD yang membaginya kepada rekanan, ” ujar Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pasaman Barat Jasmir Sikumbang, Selasa kepada wartawan, di Simpang Empat, Selasa 13 Februari 2018..
Dia mengajak kontraktor mogok saja. Sebab kalau sudah diatur DPRD proyek-proyek pemerintah, akan berpengaruh kepada mutu/kualitas proyek fisik di Kabupaten Pasaman Barat
Jasmir menghimbau oknum anggota DPRD Pasaman Barat agar tidak berprilaku demikian. Sebab DPRD sebagai wakil rakyat sudah digaji besar oleh negara.
Soal Pokir tersebut, memang tugasnya DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengajukan aspirasinya melalui pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan rakyat (konstituennya).
“Kalau diminta bukti tentu kami LSM sulit membuktikannya, karena LSM bukan penyidik, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kontraktor terutama paket penunjukkan langsung (PL), yang mengaturnya adalah anggota DPRD bersama Kabid yang mengelola proyek tersebut. Oleh karenaya kami menyarankan untuk ditender saja, biar fair,” sebut Jasmir Sikumbang.
