Spiritsumbar.com | Setiap pengelolaan informasi terkait program kegiatan yang disampaikan pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan positif dari publik. Terlebih lagi informasi kebijakan yang bersifat strategis, baik soal kebijakan tentang aturan maupun anggaran yang diambil oleh kepala daerah, sehingga rentan menimbulkan gejolak dan issu negatif di publik.
“Guna menangkal meluasnya issu negatif dan informasi hoax di media massa atau media sosial, Humas dinilai sangat berperan dalam menyaring dan serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat,” kata Zardi Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, ketika menjadi nara sumber kegiatan Bakohumas, di aula Dinas Kesehatan, Kamis (28/9).
Dalam kesempatan itu, Zardi sempat mengapresiasi, program Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota yang menggelar kegiatan Bakohumas dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi Humas antar OPD dan Forkopimda. Menurutnya, Bagian Humas Setkab perlu membuat semacam analisis terhadap dinamika pemerintahan.
Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan.
