Sebelum Bulan November 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, setiap pelaksanaan kunjungan para pejabat baik teras pusat, masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota selalu disibukkan dengan persiapan-persiapan penyambutan seremonial yang sangat wah. Bahkan dengan pengawalan yang sangat berlebihan.
Apalagi kunjungan ke lapangan entah itu untuk penilaian/verifikasi berbagai kegiatan dengan klimaksnya prestasi yang dicapai memperoleh segudang penghargaan dari pemerintah pusat , selalu padat dengan acara seremonial tersebut.
Hal inilah yan direstorasi oleh Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo dengan arahannya tentang Kunjungan Kerja tanggal 29 November 2016. Bahwa kunjungan kerja tidak perlu dengan sambutan dengan mengedepankan seremonial dan patroli pengawalan yang berlebihan. Sebab ini dapat membebani daerah yag dikunjungi, kata Menteri alam Negeri Tjahyo Kumolo,SH dalam surat yang bersifat penting ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi, perihal Kunjungan Lapangan Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat 2017, surat tertanggal (24/8/2017).
Apa yang disampaikan Mendagri Tjahyo Kumolo tentang arahan Presiden RI tentang kunjungan kerja pejabat pusat atau Tim dari pusat tersebut memang ada baiknya dan berazas manfaat yang antara lain efesiensi dan efektifitas harus berevolusi dengan didasari akutabilitas.
