PADANG, SpiritSumbar.com – Terkait surat PDAM Padang yang ditandatangani Dirut , Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE dinyatakan dia harus membayar jaringan pipa PDAM sebanyak Rp14, 5 juta lebih membuat Anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto tapurangah.
Apalagi jumlah yang harus dibayar tersebut belum termasuk biaya pemasangan sambungan rumah ke pelanggan. Yang lebih mengenaskan, pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Jika tidak, maka bukan mustahil pengenaan akan lebih tinggi lagi.
Baca juga: Biaya Jaringan Pipa, Akal Akalan PDAM Padang
Kader PDI Perjuangan ini menegaskan PDAM didirikan memang untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Tapi yang harus diingat, tujuan utama PDAM bukan mengacu pada keuntungan semata. Lebih dari itu, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air berseih.
“PDAM yang merupakan salah satu perusahaan daerah vital yang mempunyai fungsi ganda. Artinya, harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis. Kalau memang ada pengenaan biaya sebanyak itu, PDAM Padang sudah mengeleminir fungsi kepentingan masyarakat. Ini namanya, PDAM Padang sudah beroreantasi kapitalis,” ujarnya, Senin (1/5/2017).
