Spiritsumbar.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Iswandi Latif menegaskan, jajaran direksi Bank Nagari terutama Direktur Utama harus sering turun memantau kantor-kantor cabang. Kantor cabang yang terindikasi bermasalah harus ditangani secara cepat dan tepat.
Ketegasan itu disampaikan Iswandi Latif setelah melihat kondisi kantor Bank Nagari Cabang Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kantor Cabang Pekanbaru, Riau, Rabu (18/1/2017). Komisi III DPRD Sumatera Barat menemui kenyataan bahwa sejak dilantik hampir setahun, Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan belum pernah turun langsung memantau dua kantor cabang tersebut.
“Apa yang kami temui hari ini sangat disayangkan sekali. Sejak dilantik, Dirut Bank Nagari belum pernah turun langsung memantau dua kantor cabang ini,” ungkapnya, Rabu (18/1/2017).
Kondisi yang terjadi di dua kantor cabang tersebut, kata Iswandi cukup mengkhawatirkan. Tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) cukup tinggi, yang disebabkan oleh kredit produktif untuk sektor usaha menengah. Sementara untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) juga membutuhkan perhatian serius.
“Tingkat kredit macet (NPL) dan perbandingan dana simpanan (LDR) dari pihak ketiga (DPK) membuat kita pesimis. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Iswandi mengakui, untuk mengatasi persoalan yang terjadi di kantor cabang memang kantor pusat Bank Nagari sudah pernah membentuk tim supervisi. Namun, ia melihat supervisi tersebut belum maksimal dalam mengatasi persoalan. “Sudah pernah memang dibentuk tim supervisi namun hasilnya terlihat belum maksimal,” ujarnya.
Untuk perbaikan kinerja ke depan, Iswandi meminta jajaran direksi Bank Nagari harus turun secara rutin ke kantor-kantor cabang melihat perkembangan dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, direksi bisa mengambil tindakan tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Iswandi menegaskan, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh jajaran direksi adalah pertama mengenai penempatan personalia. Pimpinan cabang dan jajaran yang ditempatkan harus benar-benar kredibel dan memiliki kemampuan.
“Harus selektif dalam menempatkan pejabat di kantor-kantor cabang, jangan asal ditempatkan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Sumbar Minta Jembatan Sungai Nyalo Prioritas Utama
Kemudian, untuk cabang-cabang yang kondisinya membutuhkan perhatian, harus ditempatkan personil yang memiliki kemampuan lebih. Dengan begitu, kondisinya bisa diatasi secepatnya sehingga kembali normal sebelum “sakit” lebih parah.
Selanjutnya, dalam mengucurkan kredit harus benar-benar selektif. Calon-calon debitur terutama untuk usaha menengah harus di-prospek secara cermat untuk meminimalisir risiko kredit macet. Dari sisi simpanan, personalia harus mampu membangun kepercayaan masyarakat sehingga calon nasabah memiliki keyakinan untuk menyimpan uangnya di Bank Nagari.
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja memantau kinerja seluruh kantor cabang Bank Nagari, baik di dalam daerah maupun di luar daerah. DPRD menginginkan, Bank Nagari sebagai perusahaan milik pemerintah daerah harus menjadi sebuah kekuatan dalam menggenjot Pendapatan Daerah untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Rel
Editor : Saribulih
