Spiritsumbar.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Wiranto yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa.
Baca : Fatwa MUI, Pernyataan Kapolri Dituding Timbulkan Keresahan
Pernyataan ini dinilai, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa. Sekaligus ujarnya, juga bentuk pengkebirian terhadap hak berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin undang-undang.
“Sebagai Menko Polhukam semestinya Pak Wiranto memanggil pihak terkait untuk mengkoordinasikan supaya perayaan natal Umat Nasrani tahun ini berjalan lancar dan tidak mengganggu toleransi antar umat beragama,” ujar , Pedri Kasman dalam relisnya, Rabu, 21 Desember 2016.
Baca juga: Jangan Paksa Karyawan Muslim Pakai Atribut Natal
“Sikap dan tindakan Pak Wiranto dan Pak Tito ini kami nilai secara tidak langsung menggiring persepsi publik bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak pada ummat Islam. Pak Wiranto dan Pak Tito seolah telah mempertontonkan rezim ini adalah era diktator. Pada akhirnya akumulasi ketidakpuasan ummat itu akan semakin menggumpal dan membahayakan kesatuan bangsa ini,” ujarnya.
