Pihak KPU kata Heldo juga berupaya keras agar pilkada sukses. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Bukittinggi yakin bisa memenuhi target KPU RI sebesar 77,5 persen dan KPU Sumbar 80 persen. Sebab KPU pernahmencatatkan partisipasi sebesar 77,9 persen pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif lalu.
Pihaknya juga mewaspadai faktor jumlah pemilih di tiap TPS. Sebab pernah dilaksanakan pemilihan dengan jumlah pemilih 800 pemilih di satu TPS. Jarak yang jauh dari TPS membuat pemilih enggan datang memberikan hak pilihnya.
“Untuk itu kami berupaya menggencarkan sosialisasi persuasif, pemutakhiran data pemilih dimaksimalkan. Artinya saat DPT ditetapkan semua warga Bukittinggi yang punya hak pilih terdaftar di dalamnya,” tegas Heldo.
Untuk itu kiranya Heldo mengharapkan Leonardy dapat memperjuangkan agar jumlah pemilih per TPS ditetapkan dalam kisaran 300-500. Jika TPS banyak, maka pemilih gampang ke TPS, penghitungannya pun lebih mudah. Lebih-lebih jika pemilihan presiden dan legislatif serta kepala daerah dilakukan secara serentak.
Sementara Yasrul menyebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi KPU Kota Bukittinggi Rp12,8 miliar. Adapun DPT berjumlah 81.000 pemilih yang tersebar di tiga kecamatan dan 24 kelurahan. NPHD ini mencukupi kebutuhan untuk menyelenggarakan pemilihan walikota/wakil walikota pada 23 September 2020.
