Beranda - DPD RI - Tiga Sektor Ini Harus Jadi Skala Prioritas Pasbar
Kunjungan Anggota DPD RI Hj. Emma Yohana di Pasaman Barat
Kunjungan Anggota DPD RI Hj. Emma Yohana di Pasaman Barat

Tiga Sektor Ini Harus Jadi Skala Prioritas Pasbar

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Pasaman Barat – Kunjungan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Hj. Emma Yohana, menyampaikan tiga Sektor Pertanian, Perikanan dan Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan roda perekonomian terbesar di Kabupaten Pasaman Barat.

Anggota DPD RI Hj. Emma Yohanna, menyampaikan Persoalan Perikanan, Pertanian dan Perdagangan ini harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, di Kantor Bupati Pasaman Barat. Kamis (12/3/2020) “Khusus dari kalangan milenial, saya mengajak, agar kita selalu tetap peduli terhadap sektor pertanian,” sebutnya.

Untuk menunjang Kesejahteraan masyarakat, ini harus diperhatikan dan ditanggapi dengan baik dan menjadi tugas bagi kita semua,



Artikel Lainnya

loading…


Setiap datang ke Kabupaten Pasaman Barat Hj. Emma yohana mengatakan, bahwa masyarakat selalu mempertanyakan ketiga sektor tersebut. Dimana, masyarakat kurang merasakan sentuhan dan perhatian serta pengawasan dari Pemerintah Daerah.

“Agar masyarakat merasa aman, tentu perlu rasanya dilakulan revisi UU terkait pertanian. Seperti, tidak adanya izin alih fungsi lahan dari persawahan menjadi perumahan dan perkebunan kelapa sawit dan ini harus diseriusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, selain persoalan alih fungsi lahan yang kerab terjadi, persoalan tentang kelangkaan Pupuk Bersubsidi juga merupakan Keluhan terbesar petani di Pasaman Barat.

“Selain terkait dengan harga pupuk yang mahal, untuk mendapatkan pupuk itupun masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkannya, padahal pupuk itu adalah satu kebutuhan utama bagi para petani,” ungkap Emma.

Menanggapi Penyampaiaan anggota DPD RI asal Sumatera Barat itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Pasaman Barat, Sukarli, menyampaikan pendapatnya, bahwa ia setuju apabila UU Pertanian itu direvisi. Karena banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dilapagan.

“Contoh, banyaknya jumlah lahan sawah yang sudah dialih fungsikan menjadi perumahan. Karena, data dari ATR BPN tidak sesuai dengan dilapangan, sehingga sangat sulit untuk menjalankan program-program dari DTPHP,” ungkapnya.

Tambahnya, untuk pupuk bersubsidi yang di anggap langka padahal banyak petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, agar nanti ada penambahan kuota pupuk bersubsidi. Tuturnya

Disisi lain, Asisten Ekonomi Pasaman Barat Irwan menuturkan, hendaknya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pengawasan BBM, kuari atau Galian C, energi dan kehutanan, yang diduga memiliki banyak pelanggaran, namun dari Pemda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena terkendala dengan UUD dan aturan.

Terakhir, Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat, Arial Effendi mengatakan, Kabupaten Pasaman Barat sangat butuh sekali pabrik es karena kebutuhan nelayan sangat tinggi serta adanya penambahan kuota Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk solar, sebagai kebutuhan bahan bakar  bagi kapal para nelayan.



 

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Pilkada Serentak 2020 Tanpa Kampanye Akbar

  Spiritsumbar.com,Solok- Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berbeda dengan Pikada sebelumnya, karena dilakukan ditengah pandemi Covid-19. Namun ...