Beranda - Covid19 - Terkait Penanganan Covid19, Komnas HAM Restui Tindakan Tim Gugus Tugas
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (foto covid19)
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (foto covid19)

Terkait Penanganan Covid19, Komnas HAM Restui Tindakan Tim Gugus Tugas

Print Friendly, PDF & Email

SpiritSumbar.com, Jakarta – Kepala BNPB Letjen. TNI Doni Monardo menerima kedatangan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Graha BNPB (21/3/2020).

Keduanya berdiskusi membicarakan mengenai hak warga negara untuk bepergian, menghindari kerumunan, ibadah di rumah, hak para pekerja, hak mendapatkan kesehatan dan merestui tindakan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, agar penyakit tidak bertambah korban dan cepat tertangani.

Keduanya membicarakan bagaimana meningkatkan ketaatan dan kepatuhan warga negara, terhadap keputusan politik yang sudah dikeluarkan negara. “Seperti usulan dari Ketua Komnas HAM, sejauh mana efektivitas penegakkan hukum mengenai peraturan yang dikeluarkan negara dipatuhi oleh warga negara” ucap Kepala BNPB.

Situasi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, Ahad, 22 Maret 2020 (sumber : covid19.go.id)
Situasi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, Ahad, 22 Maret 2020 (sumber : covid19.go.id)



Artikel Lainnya

loading…


Komnas HAM mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan negara, untuk mecegah dan menghindari dari Covid-19. Hari demi hari jumlah korban terus bertambah dan mengancam agar cepat tertangani.

“Pemerintah Indonesia dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat mengambil sikap tegas memberikan sanksi kepada siapa pun di wilayah hukum Republik Indonesia yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah” Kata Ketua Komnas HAM.

Baca : Ini Daftar Propinsi yang Telah Terpapar Virus Corona

Termasuk seruan untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak, meskipun kegiatan ibadah keagamaan. Standar hak hak asasi manusia internasional maupun nasional memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatasi, mengurangi atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk berkumpul dan beribadah dalam jumlah yang besar.

Hal ini, demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas, tidak merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Baca : Sumbar Siapkan Rp 22 M Lawan Corona, KI Minta Gugus Tugas Buka Informasi

Komnas HAM juga mengusulkan bilamana dimungkinkan atau diperlukan pemerintah dapat mengeluarkan Perppu yang memberikan suatu ketegasan hukum yang lebih jelas sehingga masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pemerintah dapat memastikan pekerja-pekerja di seluruh Indonesia tidak mengalami ancaman PHK atau pengurangan hak-hak pekerja lainnya akibat dari kebijakan Work From Home (WFH). Serta pemerintah dapat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih banyak lagi kepada seluruh rakyat dan tenaga medis. (covid19)



 

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Lolos Verifikasi dan Tes Kesehatan, Pasangan Calon Walikota Solok Reinier- Andri Maran Siap Bergerak Cepat

Spiritsumbar.com,Solok– Sampai siang ini, KPUD Kota Solok baru hanya menyatakan tiga pasangan bakal calon kepala ...