Beranda - Bisnis - Terhadap PAD Padang, PT Pelindo Teluk Bayur Minim Retribusi
Pansus I DPRD Padang melakukan kunjungan ke Pelindo Teluk Bayur (foto Datuak - Spirit Sumbar)
Pansus I DPRD Padang melakukan kunjungan ke Pelindo Teluk Bayur (foto Datuak - Spirit Sumbar)

Terhadap PAD Padang, PT Pelindo Teluk Bayur Minim Retribusi

Print Friendly, PDF & Email

Spirit Sumbar – DPRD  bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang terus berupaya untuk menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang ada di Kota Padang.

Untuk meningkatkan PAD pada APBD 2017, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Padang mengunjungi PT Pelindo Teluk Bayur, Jumat, 30/9/2016.

Selama ini PT Pelindo Teluk Bayur dianggap belum memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kota Padang. Padahal PT Pelindo Teluk Bayur merupakan salah satu perusahaan besar di Kota Padang. Namun, di luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PT Pelindo Teluk Bayur belum tersentuh pajak daerah.

“Perusahaan yang ada di kota ini tentu harus memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Padang. Kita berharap, PT Pelindo Teluk Bayur memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu tujuan kunjungan kita ke sini,” ungkap Ketua Pansus I Miswar Djambak, didampingi anggota Pansus I Aprianto, Rafly Boy, Usman Ismail, Amril Amin, dan Ilham Maulana, Jumat, 30/9/2016.

Anggota Pansus I Ilham Maulana menjelaskan, saat ini terjadi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pusat, makanya beberapa proyek pembangunan di Kota Padang terhenti sementara. Pansus I mendesak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk menggali semua potensi PAD, termasuk dari PT Pelindo Teluk Bayur.

Kepala Dipenda Kota Padang , Adib Alfikri mengaku, saat ini potensi PAD di PT Pelindo Teluk Bayur hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain PBB, maka tidak ada PAD yang berasal dari PT Pelindo Teluk Bayur. “PBB dari PT Pelindo Teluk Bayur sekira Rp849 juta. Lampu Penerangan Jalan tidak bisa dipungut pajaknya karena PT Pelindo Teluk Bayur bukan pabrik atau industri. PT Pelindo Teluk Bayur tidak ada pabrik, mereka hanya melakukan pelayanan jasa” ungkapnya.

Adib menambahkan, tidak ada aturan yang mengharuskan PT Pelindo Teluk Bayur dikenakan pajak daerah selain dari PBB. “Pajak apa yang mau kita kenakan, selain PBB?” tanyanya.

Kepala Pelaksana Harian SDM PT Pelindo Teluk Bayur Tatang Purwana ketika dikonfirmasi wartawan usai pertemuan mengatakan, saat ini kontribusi PT Pelindo Teluk Bayur hanya berupa PBB dan CSR (Corporate Social Responsibility, red). Padahal, pihaknya ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Padang.

“Kami sendiri ingin memberikan kontribusi kepada Pemko Padang. Namun, kami masih mencari format yang pas. Kalau Pemko Padang membuat Perda (Peraturan Daerah, red) yang mewajibkan BUMN memberikan kontribusi, maka kami mungkin bisa menyisihkan laba bersih kami untuk itu,” ungkapnya. DATUAK

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Deri Asta saat apresiasi atlet

Deri Asta Targetkan UPTD UKM Berproduksi Lagi

SPIRITSUMBAR.com – Mengaktifkan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Industri  Kecil Menengah yang memiliki aset ...