Beranda - Fokus - Ranperda GAKY Menunggu Kejelasan Mendagri
Rapat paripurna DPRD Sumbar
Rapat paripurna DPRD Sumbar

Ranperda GAKY Menunggu Kejelasan Mendagri

Print Friendly, PDF & Email

SpiritSumbar.com, Padang – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) terancam gagal disahkan. Hal ini didasari, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi landasan Ranperda tersebut dicabut Menteri Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Yulfitni Djasiran dengan mitra kerja terkait, kelanjutan Ranperda tersebut, Selasa (27/2/2018).

Yulfitni Djasiran mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mencabut 50 Permendagri pada awal Februari 2018. Salah satu yang dicabut adalah yang menjadi dasar dari Ranperda GAKY yaitu Permendagri nomor 63 tahun 2010.
Artikel Lainnya

loading…


“Dengan dicabutnya Permendagri tersebut, maka tidak ada landasan hukum lagi bagi Ranperda GAKY sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai Perda” ujarnya.

Meski demikian, DPRD melalui Pansus akan mengambil langkah meminta keterangan dari pihak Kemendagri. Untuk mendapatkan kejelasan itu, masih ada waktu karena saat ini Ranperda GAKY sendiri masih dalam tahap fasilitasi.

“Sekarang masih dalam tahap fasilitasi, yang jelas landasan hukumnya tidak ada lagi tidak bisa dijadikan Perda. Upaya yang akan kita lakukan adalah meminta kejelasan ke Kemendagri,” terangnya.

Dia menerangkan, karena Ranpeda GAKY merupakan usulan dari pemerintah provinsi maka harus ada penarikan dari pihak pemerintah.

“Untuk proses pembatalan Ranperda ada dua yaitu dikembalikan oleh DPRD atau ditarik oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, karena usulan pemerintah maka yang menarik kembali adalah pemerintah daerah,” ujarnya.

Untuk penarikan Ranperda tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Mochklasin mengingatkan, bisa dilakukan setelah selesai tahap fasilitasi. Tahapan itu di Kementerian Dalam Negeri memakan waktu 15 hari.

“Sekarang dalam tahap fasilitasi, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan terhadap Ranperda tersebut. Namun yang jelas, karena konsiderannya sudah dicabut maka Ranperda ini tidak bisa lagi ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.

Ranperda GAKY merupakan satu dari delapan Ranperda yang rencananya akan ditetapkan pada masa sidang pertama tahun 2018 ini. Dari delapan Ranperda tersebut, tiga diantaranya sudah berhasil ditetapkan sebagai Perda pada rapat paripurna tanggal 15 Pebruari 2018 lalu.

Delapan Ranperda tersebut adalah tunggakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2017 yang ingin dituntaskan sebelum terbentuknya struktur Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru untuk masa tugas tahun 2018. (Salih)

Editor : Saribulih

Baca juga:

loading…


loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Pemkab Muara Enim belajar e-warung

Muara Enim Pelajari e-Warung Pemko Padang

SPIRITSUMBAR.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Kali ...