Beranda - Fokus - Rancangan RPJM Padang Panjang Ada 30 Renstra, Sebagian Masih Normatif
Kesibukan di Balaikota Padang Panjang (foto Yetti Harni)
Kesibukan di Balaikota Padang Panjang (foto Yetti Harni)

Rancangan RPJM Padang Panjang Ada 30 Renstra, Sebagian Masih Normatif

Print Friendly, PDF & Email

Pada sisi lain, Kota Padang Panjang juga butuh lahan untuk pengembangan fasilitas umum, dunia usaha, di samping perumahan. Karena itu, dalam penyiapan RPJM ini apa tidak sebaiknya juga menerbitkan Perda tentang pola rancang bangun kota ini ke depan, agar masih ada lahan pertanian jangka panjang sesuai pesan UU No.41/2009 tentang LP2B.

Sejalan itu, solusi yang disarankan dengan merubah oriantasi pola pengembangan bangunan gedung/perumahan dari horizontal (ke samping) ke pola vertikal (bertingkat). Untuk perumahan misalnya, dirubah ke Rusunawa yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, apartemen oleh investor untuk menengah ke atas.

Kurang-lebih konsep seperti itulah yang hidup di Kota Kyoto, Jepang, bekas Ibukota pertama Jepang yang berdiri 765 M. Kini, Kyoto masih menyisakan 70 % areal hutan dan pertanian dari wilayah kota itu, sebut Erni, Kabid Fisik Bappeda Padang Panjang, sebelumnya kepada pers, mengenang study bandingnya ke Kyoto waktu kuliah program S2 di Belanda.

Menghadapi program pembangunan 2019-2023, proyeksi pendapatan APBD Padang Panjang menurut Kepala BPKD setempat, Indra Gusnadi sekitar Rp 619,8 miliar pada 2019, Rp 791,4 miliar (2023). Sumber kenaikan dari subsidi pusat Rp 499,4 miliar pada 2019, Rp 629,7 miliar (2023), kontribusi PAD Rp 94,9 miliar (13 %) pada 2019 ke Rp 140,3 miliar (17,72 %) pada 2023.

Tingkat proyeksi kenaikan pendapatan APBD tadi diperkirakan belum imbang dengan proyeksi belanja yakni Rp 682,4 miliar pada 2019 ke Rp 842,6 miliar (2023). Sebab, di luar ke-31 program tadi juga akan muncul banyak usul program lain di Musrenbang tahunan nanti. Karena begitu banyak persoalan dan kebutuhan kota ini yang perlu diatasi.

Wajar, jika ada yang bertanya; apa mungkin ke-31 rencana kegiatan strategis itu akan bisa terwujud dalam kurun lima tahun ke muka. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Firdaus Mawardi dari Radio Bahana itu terlihat cukup menyentak forum konsultasi publik RA-RPJM 2019-2023 era duet Wako/Wawako Fadly – Asrul tersebut.

Melihat besarnya persoalan dan kebutuhan Kota Padang Panjang ke depan tadi, Walikota Fadly menekankan kepada Bappeda setempat dan seluruh unit kerja Pemko agar memaksimalkan penyiapan RPJM 2019-2023 tersebut. Terkait itu, Walikota bahkan minta semua SKPD agar melaksanakan diskusi masing-masing tiga kali.(yetti harni).

Sebelumnya

Halaman

[   1   ]     [   2   ]

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Sate Daging Babi yang diamankan aparat Pemko Padang

Harus Ada Label Haram Pada Makanan Non Muslim

SPIRITSUMBAR.com – Walikota Padang Mahyeldi sudah berulang kali mengingatkan para pedagang yang menjual makanan yang ...