Beranda - Berita Pilihan - Pentingnya Regulasi Terhadap Garam Beryodium
Rapat Paripurna DPRD Sumbar
Rapat Paripurna DPRD Sumbar

Pentingnya Regulasi Terhadap Garam Beryodium

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Puskesmas telah melakukan pemantauan terhadap garam beryodium tingkat rumah tangga dua kali dalam setahun.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung DPRD Sumbar, Senin, (18/12/2017).

Rapat paripurna tersebut dengan agenda nota jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumbar  menggenai Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumbar tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan garam yodium , pengelolaan barang milik daerah dan perubahan kedua  peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano didampingi Wakil Ketua Darmawi dan Guspardi Gaus.

Nasrul Abit dalam menjawab pendapat fraksi mengatakan soal rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan garam beryodium terutama terhadap ibu hamil dan balita. Langkah yang telah dilakukan ujarnya penyuluhan untuk memotivasi masyarakat agar melakukan garam beryodium dan teknik penyimpanan garam yang benar.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (PGKAY) sedikitnya memuat beberapa substansi yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan dan penanggulangan gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium di tengah masyarakat.

Ia menyebutkan, adapun substansi Ranperda Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium itu terdiri dari tujuh poin, yakni pertama, peraturan tentang pencegahan peredaran garam non yodium. Kedua, langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium. Ketiga, pemantauan produksi. Keempat, pemantauan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium. Kelima, peranserta masyarakat dan produsen. Keenam, larangan dan kewajiban, serta Ketujuh, sanksi.

Terkait rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Khusus mengenai aset gedung dan tanah milik SMA yang pengelolaannya diserahkan ke Provinsi dikatakannya bahwa pengalihan P2D dari Kabupaten/Kota ke Provinsi untuk 6 urusan termasuk bidang pendidikan sudah dilakukan sejak 3 Oktober 2016 dan awal Desember 2017.  (SALIH)

Editor : Saribulih

Baca juga:

loading…


loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Apresiasi untuk Sumbar, Raih KASN 2018

SPIRITSUMBAR.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Anugrah Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) Tahun 2018 ...