Kamis , 24 September 2020
Beranda - Berita Pilihan - Pelabuhan Teluk Tapang Butuh Rp 220 Miliar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasaman Barat, Jon Hendri saat membahas Pelabuhan Teluk Tapang di Simpang Empat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasaman Barat, Jon Hendri saat membahas Pelabuhan Teluk Tapang di Simpang Empat

Pelabuhan Teluk Tapang Butuh Rp 220 Miliar

Print Friendly, PDF & Email

SpiritSumbar.com, Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ajukan permohonan Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis sebesar Rp 220 miliar guna membangun infrastruktur akses jalan dan jembatan kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2020.

“Kelanjutan pembangunan ini sudah dibahas Bupati Pasaman Barat, Gubernur Sumbar bersama pihak Kementerian di Jakarta,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasaman Barat, Jon Hendri di Simpang Empat, Selasa 21 Januari 2020.

Ia merinci, kebutuhan anggaran mencapai Rp 220 miliar dengan rincian Rp 150 miliar untuk jalan sirtu dan jembatan sebesar Rp 70 miliar, dengan harapan jalan dapat dilewati.




Ia menjelaskan jalan sepanjang 41 kilometer yang ada saat ini sudah diaspal sepanjang baru 7,75 kilometer, dan jalan yang masih berpasir batu sepanjang 1,85 kilometer.

Artikel Lainnya

loading…


Sedangkan sisa jalan tanah yang perlu dibangun sepanjang 31,4 kilometer. Jembatan yang belum terbangun ada lima unit lagi dan tujuh sudah selesai,” ujarnya.

Selain itu pembangunan sarana prasarana pelabuhan seperti area perkantoran, gudang, parkir, bongkar muat belum dibangun.

Bupati Pasbar Yulianto dalam paparanya dijakarta, mengatakan Pemda Pasbar mengajukan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang disambut baik pemerintah pusat. Nanti, ada beberapa kementerian yang saling terkait untuk membangun pelabuhan tersebut.

“Kita semua masyarakat Pasaman Barat sangat berharap pembangunan ini cepat terealisasi. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Kelanjutan pembangunan Teluk Tapang itu akan dikoordinasikan antara Kementerian PU, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menyebutkan karena status pelabuhan ditingkatkan menjadi pelabuhan pengumpul sehingga kewenangan berada di kementerian.

Untuk pembangunan sarana prasarana pelabuhan, Kementerian Perhubungan mengisyaratkan agar lahan untuk itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan oleh Kementerian LHK (bukan pinjam pakai).

Lahan baik jalan maupun lokasi perkantoran pelabuhan masuk ke dalam kawasan izin pinjam pakai dari KLHKkepada Pemkab Pasaman Barat seluas total 122 hektare. Seluas 12,5 hektate bangunan darat pelabuhan.

Ia menambahkan dari hasil rapat tadi, maka solusi yang ditawarkan oleh Kementerian PU diharapkan dapat membangun lima jembatan dan percepatan pembangunan jalan sepanjang 31,4 kilometer atau minimal jalan sirtu.

“Mudah-mudahan kelanjutan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan pelabuhan nantinya bisa dipergunakan,” ujarnya. (Buyung)




 

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Pieter Tobias Pattiasina Tuturkan Solusi Kongkrit Bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi

SPIRITSUMBAR.COM, Jakarta – Semenjak Coronavirus disease (covid-19) ini melanda negeri, begitu banyak kalangan yang merasakan ...