Beranda - Headline - Masih Berdiri Sendiri, UU Desa Timbulkan Ketidakpastian

Masih Berdiri Sendiri, UU Desa Timbulkan Ketidakpastian

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com, Jakarta – Saat ini pelaksanaan undang – undang (UU) yang mengatur tentang desa masih berdiri sendiri. Sehingga pelaksanaannya mengakibatkan situasi penuh ketidakpastian di masyarakat.

“Pelaksanaan Undang-Undang Desa masih jauh dari harapan dan kondisi yang terjadi saat ini masih jauh dari tujuan pembentukan Undang-Undang Desa”, ujar Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam saat meluncurkan buku “Membangun atau Merusak Desa”, di Gedung Nusantara III, Senin, 30 September 2019

Menurut Senator asal Jawa Tengah ini pusat perhatian buku “Membangun atau Merusak Desa” membahas UU Desa. Yakni sebelum, selama dan sesudah UU desa disahkan.



“Ini sebagai rentang waktu panjang, dimana saya menjadi bagian penting di dalamnya,” ucapnya.

Artikel Lainnya

loading…


Hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain Pimpinan DPD RI, Oesman Sapta, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Ketua DPD RI Oesman Sapta saat menyampaikan sambutan peluncuran buku, berharap agar buku ini dapat menjadi salah satu perspektif atau menjadi sudut pandang yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kebijakan. Baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya menyadari betul, sebagai Anggota DPD RI tentu Muqowam mempunyai kerisauan luar biasa atas implementasi UU Desa, yang menurutnya cenderung melenceng dari UU Desa yang dulu beliau ikut lahirkan. Itu adalah bagian dari pertanggungjawaban moral politik Muqowam sebagai yang wakil rakyat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi menyebutkan nawacita Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Sehingga kewenangan pembangunan diberikan pada desa untuk memutuskan apa yang menjadi kebutuhan desa.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan mengatakan buku yang diluncurkan Muqowam terdapat kontradiksi dan paradoks. Dengan mempertentangkan membangun desa ataupun merusak desa. Penulis melihat pelaksanaannya berbeda dengan maksud UU itu dibentuk.



Berbagai regulasi banyak menimbulkan pertanyaan di provinsi dan kota. “Tidak sampai 50 persen perangkat desa memahami kewenangan desa. Targetnya semua bupati dan walikota harus membuat peraturan kewenangan desa, tapi sampai saat ini belum bisa tercapai”, terangnya. (Salih/Rel)

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Kemal Effendi Gani

Forum Pemred Desak Polisi, Proses Pelaku Teror Wartawan Detik

Spiritsumbar.com, Jakarta – Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mendesak pihak kepolisian untuk memproses pelaku ...