Beranda - Pariwisata - Destinasi - Mangrove Dibabat, Syaiful Ardi Ikut Angkat Bicara
Syaiful Ardi
Syaiful Ardi

Mangrove Dibabat, Syaiful Ardi Ikut Angkat Bicara

Print Friendly, PDF & Email

PADANGSpiritSumbar.com – Hutan mangrove memiliki peranan sangat penting baik langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar khususnya bagi penduduk pesisir. Malahan, mangrove yang juga dikenal dengan bakau ini juga sebagai sepadan pantai juga memberi manfaat yang banyak bagi kehidupan.

Oleh sebab itu, keberadaan hutan bakau tidak boleh diganggu gugat dan hal telah telah diatur oleh undang undang (UU) No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memandang mangrove sebagai hutan.

Baca juga: Hajar Walinagari Hingga Babak Belur, Anggota DPRD Pessel Dituntut 4 Bulan Penjara

Tidak hanya itu, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya, persoalan mangrove sangat berhubungan dengan masyarakat banyak.

Namun, dalam beberapa hari belakangan Bupati Pesisir Selatan, kaget alang kepalang. Kawasan Mangrove di Kenagarian Sungai Nyalo Mudik Aie, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ditemukan sudah berubah fungsi. Mangrove yang semestinya menopang kehidupan orang banyak sudah berubah jadi dermaga milik pribadi.

Melihat kondisi ini, Bupati Hendrajoni langsung emosi karena dia merasa telah kecolongan. Apalagi, bupati mencurigai pihak perusak mangrove tersebut justru dilakukan oleh para pejabat dan mantan pejabat.

Bupati Hendrajoni dengan tegas meminta pembangunan tersebut harus dihentikan. Malahan, Mantan Periwira Menengah ini bertekad membawa kasus ini ke ranah hukum.

Dampak pernyataan bupati yang dengan tegas menyelamatkan wilayah yang dipimpinnya telah mengelinding menjadi bola liar. Malahan, ada yang sengaja  menggiring pernyataan bupati ini dituding bernuansa politik.

Syaiful Ardi,  Anggota DPRD Sumbar asal Pesisir Selatan ikut angkat bicara atas hebohnya pengrusakan Kawasan Mandeh tersebut.  Dari perkembangan yang ada, Anggota Fraksi Partai Hanura  meminta agar persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa ada ketegangan, yang nantinya dikhawatirkan merugikan kemajuan pariwisata di daerah itu.

“Tujuan untuk pengembangan (Pariwisata Mandeh) tentu bukan persoalan ribut yang kita kejar, yang perlu dilakukan bagaimana menyelesaikan persoalan itu tanpa riak,” kata Syaiful melalui selulernya, Kamis (20/4/2017).

Anggota Komisi V  DPRD Sumbar tersebut melihat persoalan pengrusakan mangrove itu, sudah seperti perang terbuka. “Proses hukum soal pengrusakan tentunya jadi kewenangan aparat terkait, jangan sampai terlalu maju (Bupati), nanti kesannya ada intervensi,” tambah putra asli Balai Selasa ini.

Menurutnya, soal tuduhan pidana, biarlah menjadi ranahnya penegak hukum. Bupati harus lebih cair dan tidak tegang agar dapat mencari soalusi agar kemajuan Mandeh dapat diwujudkan.  “Ranah bupati lain pula, mendorong sih boleh. Lebih baik fokus pada pemerintahan,” anjurnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Palimo

loading…


loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Sidak Pemko Padang di hari pertama kerja

Hari Pertama Kerja, Pemko Padang Gelar Sidak

Spirit Sumbar – Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syaiful Bahri memimpin inspeksi mendadak (sidak) kehadiran ...

Pilkada Padang 2018
close
Pilkada Padang 2018
close