Beranda - Berita Pilihan - Lebih 60 Persen Badan Publik di Sumbar Cuekin UU
Komisi Informasi Sumbar saat menggelar konferensi pers
Komisi Informasi Sumbar saat menggelar konferensi pers

Lebih 60 Persen Badan Publik di Sumbar Cuekin UU

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com – Tingkat transparansi badan publik di Sumatera Barat perlu dipertanyakan, lantaran  sebagian besar  masih bersifat tertutup dan tidak bisa diakses masyarakat. ada apa?

Salah satu upaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) pemerintah telah memberlakukan Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Tragisnya, kehadiran aturan tidak direspon dengan positif oleh badan publik yang ada di Sumatera Barat.

Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Sondiri mengatakan sebanyak 315 dari 524  (60,12 persen) badan publik yang ada di Sumbar masih alergi dengan keterbukaan. “Hanya, 209 yang mengimplementasikan UU KIP. Itupun belum optimal, ” ujarnya di Kantor Komisi Informasi Sumbar, Jumat (7/12/2018)

Padahal ujarnya keterbukaan informasi badan publik sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Sehingga, kepercayaan publik pada pemerintah semakin meningkat.

Sondri yang juga Ketua Pelaksana Anugerah Informasi Badang Publik Sumatera Barat 2018 menambahkan KI Sumbar terus berupaya untuk mendorong badan publik menerapkan keterbukaan informasi. Salah satu langkah dengan memberikan apresiasi pada badan publik. Dengan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018.

“Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018 ini merupakan kali yang keempat sejak KI Sumbar terbentuk tahun 2014. Jumlah Badan Publik yang di evaluasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika tahun 2017 terdiri dari 8 kategori, maka tahun 2018 Badan Publik yang di evaluasi berjumlah 10 kategori,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua KI Sumbar, Arfitriati menilai lemahnya pemahaman dan sumber daya manusia (SDM) tentang UU KIP menjadi kendala selama ini di Badan Publik itu sendiri. “Dari sosialisasi yang kita lakukan, kebanyakan dari mereka (Badan Publik) baru sekedar mengetahui dan masih berpikir apakah keterbukaan informasi tersebut berdampak positif atau negatif,” ungkap Arfitriati.

Afriati menegaskan selain  lemahnya sumber daya juga disebabkan dorongan dari pimpinan mereka membuat implementasi UU  KIP juga masih kurang.  Afriati menambahkan Badan Publik yang tidak merespon tersebut terdiri dari 108 Sekolah-sekolah tingkat atas (SMA/SMK/MAN), 21 BUMN dan BUMD, 98 PTS/PTN, 2KPU Kab/Kota, 24 instansi vertikal, 15 OPD Provinsi, 32 Nagari dan 13 partai Politik.

Jumpa pers juga dihadiri Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Yurnaldi serta Kordinator Penyelesaian Sangketa Informasi Publik, Adrian Tuswandi (Salih)

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Khatam Bukan Berhenti Baca Al Quran

SPIRITSUMBAR.com – Membaca dan memahami Qur’an sangat perlu sekali Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt ...