Senin , 16 September 2019
Beranda - Headline - KPK Garap Kota Padang Panjang

KPK Garap Kota Padang Panjang

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com –  Kota Padang Panjang kembali  digarap KPK. Namun, lembaga anti rasuah ini kembali ke Padang Panjang memiliki misi untuk  membangun  komunitas masyarakat anti korupsi. Dengan  dijadikan Keterbukaan di Pemko Kota Padang Padang Panjang, di Hotel FlamenggoSelasa 2/7/2019.

Kota Padang Panjang menjadi pilihan Direktorat Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi  (PJKAKI) KPK RI untuk membangun partisipasi masyarakat dalam keterbukaan pemerintahan menuju kota bebas korupsi.

Berbagai kalangan masyarakat, sejumlah 25 orang hadir pada pelatihan sampai Kamis 4/7 dibuka Wali Kota Fadly Amran dan narasumber sesi pertama Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi.


“Adanya  komunitas ini untuk melahirkan masyarakat kota yang kritis, sebagai chek and balance program. pembangunan  di kota ini,”pelaksana  kegiatan  ujar Nanang Farid Syam saat mengantarkan kegiatan Senin pagi.

loading…


Nanang memastikan kegiatan ini murni dalam kerangka isu public participation  dan Open Government.

“Untuk penguatan partisipasi  masyarakar dalam pencegahan korupsi. Dan apa ada tim penindakan koruptor bekerja di kota ini atau di Sumbar, entah lah dan kita pun tidak tahu,”ujarnya.

Wali Kota  Padang Panjang Fadly Amran mengakui kegiatan ini sangat membantu pihaknya untuk bersama membangun Padang Panjang kota zerro korupsi dan no toleransi koruptor.

“Saya tidak bisa atur-atur soal pembangunan, sekali saya walikota. Karena sejak dilantik jadi Wako tujuh bulan lalu, saya menanamkan apa  pun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus  terbuka, silahkan masyarakat meminta informasi ataudata apa saja soal itu, ingat transparansi adalah pintu awal enyahkan prilaku korultif,”ujarnya.

Bahkan Fadly mengatakan sebagai  pimpinan daerah dia lebih menempatkan diri sebagai pengawas
atas sistem yang telah diputuskan di  kota ini.

“Mengawasi supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok merecoki pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan apa saja dibiyai uang rakyat di kota ini,”ujarnya.

Dan setiap rapat dengan dinas pun Fadly selalu mewanti-wanti jangan ada yang melakukan rekayasa tender untuk memenangkan kontraktor, ingat sekali bermain maka dampaknya kerugian panjang bagi masyarakat kota ini.

“Ikuti saja  proses, terbuka saja mekanismenya, siapa yang menang itulah yang riil,”ujarnya.

Dihadapan peserta pelatihan Fadly tegaskan prinsipn tidak  KKN. “Dan saya tidak mau hanya sebagai individu anti korupsi saja, tapi saya siap menjadi agen anti korupsi. Biarlah karena sikap itu saya dikucilkan dalam pergaulan di pemerintahan maupun di kalangan pengusaha,”ujarnya.

Adrian Tuswandi dalam paparannya mengatakan keterbukaan di Pemerintahan Kota Padang Panjang harus dikuatkan dengan partisipasi  publik.

“Percuma deklarasi terbuka, tapi faktanya akses informasi masyarakat sulit minta ampun mendapatkannya, padahal keterbukaan merupakan pintu depan pencegahan dini korupsi, dan pejabat publik harus punya niat, komitmen dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik,”ujar Adrian.



Pada penyampaian materi Adrian banyak memberikan motivasi kepada peserta pelatihan.

“Informasi publik bagi masyarakat merupakan hak dasar untuk tahu dilindungi UUD 1945, apa saja informasi publik di pemerintahan masyarakat berhak untuk tahu, ingat terbuka adalah bukti kejujuran, jujur itu adalah hebat,” ujar Adrian pada sesi dimoderatori Nanang Farid Syam. (Rel)

 

Tonton Video Heboh Anjing Masuk Masjid

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

PKKS, Siapa Takut

SPIRITSUMBAR.com, Padang Panjang – Menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 ...