Beranda - DPD RI - Komite III DPD RI Kritisi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Rapat Komite III DPD RI
Rapat Komite III DPD RI

Komite III DPD RI Kritisi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Print Friendly, PDF & Email

SpiritSumbar.com, Jakarta – Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau corona virus diases 2019 (Covid-19) sangat mendesak untuk dilakukan. Namun, upaya percepatan, pencegahan, penanganan, dan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 masuk belum maksimal.

Terkait dengan hal tersebut, Komite III sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang salah satu lingkup tugasnya dalah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal dalam penanganan tersebut pada pemerintah.

Menurutnya, Covid-19 telah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemi yang telah mewabah keseluruh Negara di dunia, tanggal 11 Maret 2020. Maka sangat mendesak percepatan pencegahan, penanganan, dan kewaspadaan. langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


Artikel Lainnya

loading…


Mereka memandang perlu peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai wujud utama dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan virus corona.

Namun mereka melihat, ada beberapa catatan kritis. Terutama upaya antisipasi, pencegahan, dan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menurut mereka, pemerintah harus memberikan perhatian serius dan prioritas terhadap kesehatan masyarakat dan keselamatan warga negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, sebagai upaya antisipasi, pencegahan, dan kewaspadaan terhadap penyebaran serta percepatan penanganan Covid-19, Komite III DPD RI meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk segera mendistribusikan rapid test, hand gun thermometer, mesin polymerase chain reaction (PCR), ventilator, masker N95, face shield dan alat pelindung diri (APD) lengkap, kepada semua rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Merekajuga meminta pembagian dan kejelasan tanggung jawab antara pmerintah pusat dan pemerintah daerah harus dipertegas. Hal ini penting karena pemerintah daerah sampai saat ini merasa kebingungan untuk bertindak, sampai-sampai ada kepala daerah yang sudah memblokir pintu masuk di wilayahnya (karantina wilayah terbatas) sebagai upaya untuk memastikan kesehatan masyarakat dan keselamatan warganya.

Apalagi, PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya menegaskan bahwa apabila daerah ingin memberlakukan karantina wilayah, harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dengan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas. Namun dalam hal ini Pemerintah Pusat semestinya tidak memberikan beban dan tanggungjawab terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah harus lebih dipercepat dan dilakukan secara masif agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menerimanya dengan cepat, jelas, dan pasti.

Begitu juga, informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yg tidak optimal. Pemda dan masyarakat membutuhkan pengetahuan yang jelas dan benar dari 1 sumber informasi yg ditunjuk agar semua tidak lagi termakan informasi² yang sangat terbuka saat ini melalui media sosial yg terkadang ada yg tidak benar dan menyesatkan.

Terkait kebijakan pembatasan jarak sosial (social distancing) dan pembatasan jarak fisik (phyisical distancing), diperlukan ketegasan aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melanggar/tidak disiplin. Kebijakan ini sebaiknya dibarengi dengan kebijakan karantina wilayah (UU 6/2018).

Hal penting juga terkait dengan ini adalah perlu segera ditetapkan daerah-daerah yang masuk dalam kategori merah, kuning, dan hijau agar masyarakat mengetahui dan dapat menjaga keselamatannya.

Terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun dan Rp 110 triliun bagi anggaran perlindungan sosial. Komite III yang membidangi kesehatan dan perlindungan sosial dorongan kepada pemerintah untuk secepatnya mempersiapkan aturan-aturan turunan secara teknis yg juga diamanatkan oleh Perppu ini (berupa Perpres).

Jangan sampai dalam kondisi kedaruratan semacam ini birokrasi pemerintah menjadi penghambat eksekusi dari belanja negara demi keselamatan nyawa warga negara.

Komite III DPD RI berkomitmen untuk tetap melaksanakan fungi pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UU terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 ini agar kebijakan dapat tepat sasaran dan berhasil guna bagi daerah dan masyarakat.



Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Camat Sungai Tarab saat meninjau kesiapan objek wisata Duo Bidadari

Jelang New Normal, Sungai Tarab Gali Potensi Duo Bidadari

Spiritsumbar.com, Tanah Datar – Masa pendemi Covid-19 sudah akan memasuki masa Normal Baru. Dimana aktivitas ...