Beranda - Pariwisata - Event - Kaji Ulang Indikator Penyelanggaraan Kota Sehat

Kaji Ulang Indikator Penyelanggaraan Kota Sehat

Print Friendly, PDF & Email

Oleh : Priyono

Keberadaan Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat (KKS) dengan ikatan cincin Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005/, Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 harus dikaji ulang.

Pasalnya di dalam mewujudkan jenjang Tatanan KKS dari Wiwerda, Padapa, Wisrara yang berjenjang itu melibatkan sekitar 7 kementerian.

Mari kita bedah didalam 9 Tatanan Dalam KKS :



  1. Kawasan permukiman, sarana & prasarana umum.
  2. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi.
  3. Kawasan Pertambangan sehat.
  4. Kawasan hutan sehat.
  5. Kawasan industri dan  perkantoran sehat.
  6. Kawasan pariwisata sehat.
  7. Ketahanan pangan dan gizi.
  8. Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri.
  9. Kehidupan sosial yang sehat.

Nah dari 9 tatanan tersebut apakah mampu di era milenial ini di handel 2 kementerian? Jawabnya mustahil!. Karena dari 9 tatanan KKS disamping dua kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, harus masuk Timwork di dalamnya antara lain: Kementrian PUPR, LHKA, Perhubungan, Pariwisata dan Kementerian Sosial. Ini logika dan rasional sesuai dalam tupoksi 9 tatanan tersebut.

loading…


Dari pengalaman saya ketika mengikuti Summit Seminar dan expo bulan November 2018 di Tanggerang yang dibuka oleh Presiden RI, Jokowi, juga dihadiri Menkes Nila, para peserta dari Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia juga hadir Ketua Aliansi KKS se Indonesia Prof.Noerdin Noer dosen STIKES Makasar.

Waktu itu ketika usai sambutan Menkes, Nila ketika mau meninggalkan ruangan kebetulan saya mendampingi Prof.Noerdin Noer menanyakan kepada ibu Menkes tentang masalah Keputusan Bersama 2 kementerian tentang penyelenggaraan KKS harus direfisi.

Namun apa jawaban ibuk Menkes Nila tersebut tak memuaskan , itu sudah keputussan pak Djokowi.Jadi saya dan Prof. Noerdin Noer dan lainnya dari Aliansi FKKS yng mendengar kecewa sekali hanya mendapatkan pepesan kodong belaka.

Kajian peninjauan kembali keputusan bersama dua mentri yng sudah jadul itu. Semoga yng selalu diharapkan oleh Aliansi FKKS yang mitra pemerintah menjadi kenyataan 7 kementerian dalam Pedoman Penyelenggaraan KKS masuk dlm keputusan bersama mengacu kepada 9 tatanan KKS.



Hal senada masih berkaitan mewujudkan KKS ada sesuatu PR buat dua kementrian permasalahannya di tahun 2017 telah di louncing lahirnya Aliansi Forum KKS baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah Provensi.Namun sampai saat ini belum pernah secara legalitas kelembagaan sosial tersebut baik oleh petinggi pejabat di pusat sampai’sampai di Prov Sumbar juga belum di lantik oleh Gubernur Sumbar H. Irwan Prayinto mungkin masih menunggu seperti lagunya Ebiet G.AD Berita Kepada Kawan dlm pengkukuhan pelantilan pengurus Aliansi Forum KKS Prov. Sumbar .

jagi kesimpulannya “Quo Vadis Aliansi Forum KKS ,malang nian nasibmu. (Riyon).

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Selebrasi Amiruddin Bagus usai mencetak gol

Tertinggal Terlebih Dulu, Timnas U-18 Berhasil Tahan Malaysia

SPIRITSUMBAR.com, Vietnam – Tim Nasional (Timnas) U-18 Indonesia untuk sementara bermain imbang 1-1 dengan Malaysia ...