Beranda - Headline - Ini Solusi Komite I DPD RI Terkait Persoalan yang Dialami Provinsi Jambi
Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, sejak Senin, 3 Pebruari 2020
Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, sejak Senin, 3 Pebruari 2020

Ini Solusi Komite I DPD RI Terkait Persoalan yang Dialami Provinsi Jambi

Print Friendly, PDF & Email

Materi hasil kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi bahan Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga jikalau kebijakan ini menimbulkan permasalahan di daerah, akan segera mendapatkan perhatian dan solusi untuk mengatasinya.

Selain agenda tersebut di atas, Kunjungan Kerja Komite I DPD RI ke Provinsi Jambi kali ini juga untuk serap informasi dan inventarisasi permasalahan-permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Komite I DPD RI juga melihat secara dekat berbagai persoalan yang bakal terjadi terkait Pilkada serentak yang akan digelar 23 September 2020. Ini merupakan Pilkada Serentak tahap keempat dengan melibatkan 270 pemilihan kepala daerah. Yakni, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi dan 224 kabupaten (pemilihan bupati dan wakil bupati) serta 37 kota (pemilihan walikota dan wakil walikota).

Video Pilihan : Berzanji Memuji Nabi





Untuk Provinsi Jambi sendiri akan melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

Artikel Lainnya

loading…


Selain itu, Komite I DPD RI Tahun 2020 sedang menginisiasi penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Meskipun UU No. 1 Tahun 2015 telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah dari UU sebelumnya. Tetapi, hal inimasih dianggap perlu adanya penyempurnaan kembali. Hal ini terbukti dengan dilakukannya perubahan yang kedua kali dan yang terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016.

Namun demikian hal ini menurut pandangan DPD RI juga masih menyisakan beberapa permasalahan. Seperti, masih maraknya politik uang, pembiayaan Pilkada yang cukup besar, validasi data pemilih, proses Pilkada yang terlalu lama (terutama masa kampanye), teknis penghitungan suara yang masih menyulitkan penyelenggara dan belum netralnya birokrasi dan ASN dalam proses politik Pilkada.

Untuk itulah maka DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki mengajukan inisiasi perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dimaksud. Dengan harapan demokrasi Indonesia khususnya yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara mekanisme. Sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional.

Selanjutnya >>>

Halaman

[  1  ]    [  2  ]    [  3  ]



 

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Ketua ORARI Kota Solok sekaligus anggota DPRD Kota Solok, Nasril In Dt Malintang

ORARI Tawarkan Teknologi Jadul Dalam pembelajaran Sistem daring

Spiritsumbar.com, Solok – Wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia sangat berpengaruh terhadap segala bidang termasuk ...