Beranda - Info Terkini - Ini Kata Pemkab Agam Tentang Pembatalan Perda
Bupati Agam Undang Buka Bersama Tomas dan Pers (foto Irman Naim - Spirit Sumbar)
Bupati Agam Undang Buka Bersama Tomas dan Pers (foto Irman Naim - Spirit Sumbar)

Ini Kata Pemkab Agam Tentang Pembatalan Perda

Print Friendly, PDF & Email

Spirit Sumbar – Menyikapi informasi yang berkembang di media tentang adanya evaluasi dan dibatalkan beberapa produk hukum daerah oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengambil beberapa langkah terhadap informasi yang berkembang tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Martias Wanto pada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu, 25 Juni 2016.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Agam telah dikumpulkan oleh Bupati Agam lalu diminta segera mengambil langkah-langkah mengantisipasi jika terjadi evaluasi atau pembatalan terhadap produk hukum daerah supaya tidak terjadi kekosongan hukum di Kabupaten Agam. “Kita tidak mengharapkan adanya kekosongan hukum di Kabupaten Agam terkait dengan evaluasi perda tersebut,” kata Martias Wanto.

Ditambahkan Martias Wanto bahwa inforrmasi yang berkembang dari berbagai media tersebut telah diinventarisir yakni ada tujuh Peraturan Daerah (Perda) dan satu Peraturan Bupati (Perbub) yang dievaluasi oleh pemerintah pusat. Ditambahkan bahwa dalam kenyataannya di Kabupaten Agam jika benar informasi perda dan perbub tersebut dievaluasi atau di hapus. Sebetulnya ada sebagian perda yang sudah diganti dengan perda yang baru karena menyesuaikan dengan perubahan aturan ditingkat pusat. “Perda yang kita robah itu tidak termasuk dalam hasil inventarisasi produk hukum daerah yang dievaluasi atau yang akan di hapus oleh pemerintah pusat,” katanya.

Contoh Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2014.tentang perubahan atas Perda No. 2 tahun 2008 tentang perubahan barang milik daerah. Adapun sebab diubah Perda ini karena menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yakni PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Sembari menunggu informasi dari pusat, Bupati Agam Indra Catri meminta kepada SKPD Agam untuk mengambil beberapa langkah untuk menyiapkan aturan agar tidak terjadi kekosongan hukum. “Kita responsif atas evaluasi yang dilakukan itu,” kata Martias Wanto.

IRMAN NAIM

Terbit tiap Senin

Edisi 12/22 - 28 Februari 2016
Edisi 12/22 – 28 Februari 2016
loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Selebrasi pemain Timnas Indonesia usai menciptkan gol ke gawang Vanuatu (foto pssi)

Sarangkan 6 Gol, Timnas Indonesia Begitu Perkasa Bagi Vanuatu

SPIRITSUMBAR.com – Timnas Indonesia senior sukses mencukur Vanuatu dengan 6 gol tanpa balas pada laga ...