Beranda - Headline - Fauzan Haviz Tumbangkan DPP PAN di Pengadilan

Fauzan Haviz Tumbangkan DPP PAN di Pengadilan

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com – Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi tanpa prosedur makin terungkap.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sutedjo dengan hakim anggota Leba Max Nandoko dan Sri Hartanti mengabulkan gugatan Fauzan Haviz, Kamis (20/12/2018).

Menurut majelis hakim tersebut, Ketua DPD PAN Kota Bukittinggi yang sah adalah Fauzan Haviz. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Partai. Nomor : 0009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, bukan Ir. Hj. Rahmi Brisma.

“Menyatakan gugatan penggugat Fauzan Haviz dikabulkan sebagian. Memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 membayar ganti rugi secara tanggung renteng kerugian materil dan immateril kepada penggugat sebesar Rp1 miliar. Membayar uang paksa sebesar Rp1 juta / hari,” kata hakim ketua Sutedjo.

Tergugat 1 dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar) dan tergugat 2 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

Adalah Fauzan Haviz melalui Kantor Hukum Ardyan dan Rianda Seprasia menggugat DPW PAN Sumbar dan DPP PAN karena diganti sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi tanpa prosedur Musda atau Musdalub.

Awalnya, Fauzan Haviz mengadukan masalah tersebut ke mahkamah partai. Putusan mahkamah partai menetapkan Fauzan tetap sebagai ketua. Namun, putusan mahkamah partai tidak diindahkan oleh DPW PAN dan DPP PAN.

Kemudian melalui PH Ardyan dan Rianda Seprasia mendaftarkan gugatan ke PN Padang dengan perkara perdata No : 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg.

“Alhamdulillah majelis hakim mengabulkan gugatan kami meskipun sebagian. Kita bersyukur dengan tegaknya keadilan di negeri ini. Dimana masyarakat sangat mengharapkan sekali keadilan di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi partai politik,” kata Fauzan Haviz usai sidang tersebut.

Lanjut Fauzan, kemenangan ini bukan semata terhadap Ketua DPW PAN Sumbar, tapi juga terhadap Ketua Umum DPP PAN yang juga Ketua MPR RI. Hendaknya putusan ini menjadi pembelajaran bagi elit partai,” pungkasnya.

Sementara soal berkas pencalonan anggota DPRD Bukittinggi periode 2019 – 2024 yang diajukan penggugat Fauzan Haviz tidak disebutkan dalam putusan majelis hakim tadi. Tapi gugatan ganti rugi materil dan immateril dikabulkan sebanyak Rp1 miliar. (Rel)

 

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Guru Pessel Ikuti Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah

SPIRITSUMBAR.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ...