Beranda - Berita Pilihan - Duh, Walinagari Pendukung Jokowi Terancam Pidana

Duh, Walinagari Pendukung Jokowi Terancam Pidana

Print Friendly, PDF & Email

SpiritSumbar.com – Puluhan walinagari se- Dharmasraya yang ikut dalam aksi deklarasi mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kyai Ma’aruf Amin, terancam di pidana.

Para walinagari diduga melakukan orasi di halaman Kantor Walinagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kamis 27 September 2018.

Deklarasi yang dilakukan para kepala  pemerintahan terendah di Sumbar itu diduga melanggar Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 490 menjelaskan, setiap kepala desa ( walinagari-red) atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta.

Serta, pasal 282 menerangkan, pejabat nagara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa ( walinagari – red) dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, sanksi jika melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Undang- Undang tersebut mejelaskan terhadap pelanggaran pemilu. Namun sebelum diambil keputusan, kami akan mendalami serta mengumpulkan bukti- bukti lain selain rekaman video deklarasi walinagari tersebut,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Dharmasraya, Syamsurizal saat dikonfirmasi awak media diruangan kerjanya, Jum’at (28/9/2018).

Syamsurizal, menyatakan bahwa Bawaslu Dharmasraya sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti terkait beredarnya video dengan berkoordinasi seluruh petugas panwascam yang ada di Bumi Anyar Dharmasraya ini.

Selain itu, Bawaslu Dharmasraya juga akan segera melayangkan surat klarifikasi terhadap wali nagari yang menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, kemaren itu.

” Hari ini suratnya akan kita layangkan ke wali nagari yang ikut dalam deklarasi itu. Senin (1/10) wali nagari terkait kami panggil untuk kita mintai keterangan,” katanya.

Menurunya bawaslu memerlukan dua alat bukti untuk dapat memutuskan deklarasi tersebut menyalahi aturan atau tidak. Pertama tekait kebenaran vidio dan penggunaan fasilitas umum saat deklarasi berlangsung. ” Cukup dua alat bukti dalam menetapkan apakah deklarasi itu melanggar UU nomor 7 tahun 2017,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Bupati Dharmasraya terkait undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan Badan pengawas pemilihan umum nomor 28 tahun 2018, tentang pengawasan kampanye pimilihan umum.(eko)

 

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Pemain Timnas U-16, Sutan Diego Armando Ondriano Zico. (foto pssi)

Sutan Zico Bakal Hadir di Opening Ceremony Minangkabau Cup 2018

SPIRITSUMBAR.com – Opening Ceremony Minangkabau Cup II tahun 2018 bakal tampil dalam suasana heboh dan ...