Beranda - Headline - Dua Ranperda Pasar, Satu minta Perbaiki dan Satunya Ditolak
Sesudut wajah kota Padang Panjang dengan latar Bukit Tui di selatan kota yang menyimpan kekayaan deposit batu kapur. (foto yetti harni)
Sesudut wajah kota Padang Panjang dengan latar Bukit Tui di selatan kota yang menyimpan kekayaan deposit batu kapur. (foto yetti harni)

Dua Ranperda Pasar, Satu minta Perbaiki dan Satunya Ditolak

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com, Padang Panjang  – Pembangunan baru Pasar Pusat Padang Panjang dengan dana APBD 2016-2017 direncanakan siap November 2017 ni. Tapi pasar bertingkat dengan sekitar 1.200 kios itu belum jelas pengelolanya. Sebab, dua Ranpeda terkait yang dajukan oleh Pemko untuk mengelolanya, satu diminta diperbaiki, satu lagi ditolak DPRD.

Keputusan DPRD Kota Padang Panjang dalam rapat pleno, Rabu lalu, Ranperda yang diminta diperbaiki itu adalah Ranperda Pengelolaan Pasar. Sedang Ranperda yang ditolak adalah Ranperda pendirian Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Saran DPRD, pasar pusat dikelola oleh UPTD Pasar di bawah Dinas Kopdag & UMKM Pemko.

Terkait penolakan atas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pendirian PD Pasar,  pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dalam rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Erizal itu, salah satu adanya kekhawatiran akan relatif mahalnya tarif sewa kios di pasar pusat tersebut, nanti. Jika itu terjadi, tentu akan memberatkan pedagang.



Walikota Hendri Arnis diantara sambutannya di akhir rapat pleno itu, menanggapi soal kekhawatiran tarif sewa kios akan relatif mahal jika pasar pusat dikelola oleh PD Pasar, akan bisa dicegah. Sebab, Pasar Pusat itu milik Pemko Padang Panjang, komisaris utamanya jika dikelola oleh PD adalah Walikota Padang Panjang.

Pertimbangan Pemko mengajukan Ranperda pendirian PD Pasar untuk mengelola Pasar Pusat itu untuk bisa optimal pengelolaannya. Sebab, urusannya bukan sederhana.Tapi komplit, mulai dari sekitar 1.200 kios, fasilitas PKL, parkir, pengamanan sampai K-3. Tidak cukup jika diurus oleh UPTD Pasar yang dipimpin oleh pejabat Eselon-IV.

Kelemahan, jika pasar pusat tadi diurus oleh UPTD Pasar, sebut Plt. Setko Padang Panjang Indra Gusnadi kepada pers usai rapat pleno itu, karena kewenangannya sangat terbatas. Contoh, jika ada fasilitas terkait operasional pasar mendesak di atasi. Itu akan sulit diatasi cepat. Sebab, dananya mesti diproses dulu masuk APBD, praktis menunggu 6-12 bulan.

Selain itu, menurut Indra dari beberapa pasar milik Pemda di tanah air yang tinjau oleh tim Pemko Padang Panjang, faktanya rugi. Karena tidak seimbangnya antara dana pendapatan dari pasar tadi dengan biaya operasional atau pengelolaannya yang mesti dikeluarkan.

Fakta serupa juga terungkap secara terisah dari DPRD Kota Padang Panjang yang melakukan studi banding ke beberapa pasar milik Pemda di Sumatera – Jawa. Di Kota Pekanbaru, misalnya, dari tujuh pasar milik Pemkonya pendapatannya sekitar Rp 2,5 milyar, tapi biaya operasionalnya Rp 4 milyar lebih.(Yetti Harni)

Editor : Saribulih

Baca juga:

loading…


loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Pusat Kirim APD untuk Sumbar

Spiritsumbar.com, Padang – Keluhan minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis di Sumatera Barat ...