Beranda - Headline - DPRD Sumbar Tuntaskan Sembilan Ranperda
Rapat Paripurna DPRD Sumbar
Rapat Paripurna DPRD Sumbar

DPRD Sumbar Tuntaskan Sembilan Ranperda

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com – DPRD Sumbar berhasil menuntaskan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal itu sesuai dengan target yang telah direncanakan pada awal masa sidang, dimana Ranperda tersebut merupakan tunggakan dari masa sidang terakhir tahun 2017.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna penutupan masa sidang pertama dan pembukaan masa sidang kedua tahun 2018, Senin (30/4/2014).

Dia mengatakan, selain itu, empat Ranperda yang merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018 juga akan memasuki tahap pembahasan pada masa sidang kedua tahun 2018 ini, setelah disampaikan di penghujung masa sidang pertama.

“Sembilan Ranperda ini merupakan lanjutan dari masa sidang ketiga tahun 2017 dan sudah ditetapkan menjadi Perda sedangkan empat Ranperda dalam Propem Perda 2018 akan memasuki tahap pembahasan tingkat pertama,” terangnya.

Sembilan Ranperda yang sudah berhasil dituntaskan tersebut diantaranya Perda Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau Kecil, Perda Nagari, Perda Propem Perda, Perda Pengelolaan Sampah Regional dan Perda tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN).

Sementara Ranperda yang rencananya akan masuk pembahasan tingkat pertama pada masa sidang kedua tahun ini menurut Arkadius adalah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Ranperda tentan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Ranperda tentang Pelaksanaan e-Government serta Ranperda tentang Perlindungan Konsumen. Ranperda Perlindungan Konsumen merupakan usul prakarsa DPRD Sumatera Barat.

Arkadius menambahkan, tahun 2018, DPRD Sumatera Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) telah menyusun agenda pembahasan terhadap 19 Ranperda. Memperhatikan capaian kinerja DPRD selama masa sidang pertama, dia berharap ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi agar target yang telah disusun bisa tercapai.

Dia juga mengingatkan, pada masa sidang kedua nanti, anggota DPRD Sumatera Barat akan dihadapkan kepada beban tugas yang cukup berat. Diantaranya yang paling krusial adalah pelaksanaan fungsi penganggaran yaitu pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2019 dan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2018.

“Sedangkan untuk fungsi pengawasan, anggota DPRD juga akan melakukan pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, menuntaskan tugas-tugas panitia khusus, melakukan pembahasan tindaklanjut LHP BPK serta tugas-tugas pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya. (*)

Editor : Saribulih

Baca juga:

loading…


loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Merdeka Itu Amanah

Oleh : Efnita (Guru SMPN.3 Koto Salak) Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari ...