Kamis , 19 September 2019
Beranda - Headline - Dilengserkan, Nasib Erisman Makin Menggantung
Erisman ikut menjadi orator pedemo
Erisman ikut menjadi orator pedemo

Dilengserkan, Nasib Erisman Makin Menggantung

Print Friendly, PDF & Email

Spirit Sumbar – Erisman hanya baru bisa tersenyum kecut setelah rapat paripurna penentuan nasib jabatannya selaku ketua DPRD Padang tidak mencapai kourum.

Sesuai dengan aturan DPRD, paripurna pengambilan keputusan tersebut akhirnya terpaksa diundur hingga tiga hari. Sebelum batas waktu yang ditentukan Badan Musyawarah (Bamus)  DPRD diminta untuk kembali mengagendakan Paripurna.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Asrizal didampingi Wakil Ketua Muhidi dan Wahyu Iramana Putra disebutkan terlihat  Erisman tetap duduk deretan bangku  pimpinan. Dia terihat gelisah dan terus memandangi  ke arah peserta rapat paripurna yang hadir.

Seperti yang dibacakan pimpinan Rapat, jumlah anggota DPRD yang  hadir tercatat hanya 25 orang dari 45 anggota dewan. Sementara jumlah mencapai kourum itu seharusnya mencapai 30 anggota dewan. Menimbang kurangnya jumlah tersebut pimpinan pun akhirnya memutuskan untuk menutup rapat dan memberikan waktu untuk Bamus menjadwalkannya kembali tiga hari paling lambat.

Walaupun agenda penetapan surat keputusan pemberhentian Erisman gagal dilaksanakan pada Jumat,  namun agenda sebelumnya yakni pembacaan putusan oleh BK tetap dilaksanakan. Ketua BK DPRD Padang, Yendril dalam pembacaan laporan BK menyampaikan putusan nomor 04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 terkait pelanggaran kode etik Erisman dijatuhi sanksi sedang yakni pmberhentian dari pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Hal tersebut diputuskan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti serta mempelajari dugaan pelanggaran kode etik yang telah tersebar luas di masyarakat dan media massa.

Selain itu, dalam laporan keputusan BK tersebut disebutkan Erisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kewajiban sebagai anggota DPRD. Pelanggaran itu ialah menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 32 huruf h Peraturan DPRD Padang nomor 01 tahun 2010) jo melanggar etika dan melanggar kewajiban (Pasal 95 huruf g), Peraturan Tata Tertib DPRD Padang nomor 01 tahun 2015 dan larangan (Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12 huruf (h) jo Pasal 13 ayat (10)), Kode Etik DPRD Padang nomor 3 tahun 2015.

Sementara Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang, Masrul  mengatakan penjadwalan kembali rapat paripurna menunggu hasil rapat pimpinan. “Sesuai tata tertib DPRD Padang, penjadwalan dilakukan paling cepat 3 hari. Namun, ini tergantung pada putusan rapat pimpinan,” ujarnya, Jumat (22/7/2016).

Usai rapat paripurna, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD  Padang, H. Yendril  menegaskan putusan sanksi sedang terhadap Erisman sudah final. Dia menegaskan, putusan ini menjawab keraguan masyarakat selama ini terhadap kinerja BK. “Kami sudah bekerja secara maksimal dan profesional. Terhadap tidak kourumnya rapat paripurna, bukanlah urusan BK,” ujarnya.

Selanjutnya: Ini Dia Unjuk Rasa Teraneh di DPRD Padang

DATUAK

Cover The Public (terbit tiap Senin)
Cover The Public (terbit tiap Senin)
loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Perkuat Kewenangan DPD RI Dengan Politik Hukum

SPIRITSUMBAR.com, Jakarta – Kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat dengan politik hukum, ...