Beranda - Berita Pilihan - Ciptakan Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Penandatangan kesepakatan untuk penyandang disabilitas
Penandatangan kesepakatan untuk penyandang disabilitas

Ciptakan Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Print Friendly, PDF & Email

Idealnya kata Eva, sesuai dengan UU NO 8 tahun 2016, kabupaten/ kota harus melaksakan standar pelayanan minimal untuk penyandang disabilitas. Sifatnya saling bersinergi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya. Semua punya kewajiban untuk mengupayakannya sesuai dengan sektor masing masing. Seperti dinas perhubungan wajib menyedikan layanan transportasi yang ramah disabilitas, dinas PU juga wajib menyediakan jalan atau trotoar yang juga memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk melewatinya. Semuanya harus saling terintegrasi agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya dalam menjalankan hidup seperti manusia normal.

Direktur UNESCO Jakarta Dr.Shahbaz Khan juga menyampaikan apresiasi yang sama. Semua hal yang telah lebih dahulu diperbuat kota Padang ini menurutnya akan dibawa dan dilaporkan ke UNESCO untuk bisa ditiru pula oleh negara negara lainnya di dunia. “Saya rasa ini sangat bagus. Kami sangat mengapresiasi kepedulian ini,”sebutnya.

Direktur ILO Country Office Indonesia, Francesco D’ Ovidio, mengatakan penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga lainnya. Mulai dari fasilitas publik dan kesejahteraan sosial. Pemerintah wajib mendorong terlaksanaanya penyelenggaraan hak- hak penyandang disabilitas tersebut.

“Pemerintah juga perlu mendorong pihak swasta untuk bisa juga memberdayakan penyandang disabilitas dalam dunia kerja,” katanya.

Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan Kota Padang terus berupaya mengoptimalkan hak-hak penyandang disabilitas. Kelahiran Perda No 3 tahun 2015 merupakan payung hukum terhadap pemenuhan kebutuhan disabilitas.

Dengan Perda ini pemerintah punya kebijakan untuk mendukung penyandang disabilitas dari segi pengangggaran. Ia mencontohkan pembangunan trotoar ramah disabiltas di kawasan Permindo Padang. Rencananya lokasi tesebut akan diresmikan pada 30 September 2016 nanti oleh peserta pertemuan tinggi walikota Indonesia Untuk Kota Inklusif yang hadir. “Kita anggarkan dananya karena kita telah punya payung hukumnya yang jelas,” sebutnya.

Selain itu, pasca ditetapkannya kota Padang sebagai kota Inklusi, saat ini jumlah sekolah inklusi mencapai 134 sekolah. Terdiri dari SLB, SMP,SMA/SMK. Para penyadang disablitas disekolah tersebut dilayani secara khusus dengan fasilitas khusus pula. Padang dikatakan Mahyeldi juga memiliki pusat layanan Autis yang menjadi tempat untuk terapi terpadu bagi anak penyandang autis secara gratis.

Usai membuka, Walikota Padang ajuga melakukan penandatanganan kesepakatan dengan UNESCO. Agenda Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Indonesia Untuk Kota Inklusif ke-6 ini berlangsung sampai 30 September 2016 nanti.

Pada 30 September, kegiatan akan dipusatkan di jalan Permindo. Di sana dilakukan peresmian jalan Permindo sebagai kawasan ramah disabilitas

DATUAK

Sebelumnya

[ 1 ]   [ 2 ]

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Tim Ramadhan Serahkan Bantuan untuk 75 Masjid dan Musholla

SPIRITSUMBAR.com – Sebanyak 25 Tim Ramadhan Kota Sawahlunto mulai bergerak mengunjungi 75 masjid dan mushola ...