Minggu , 18 November 2018
Beranda - Headline - Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Penjelasan di Rapat Paripurna DPRD

Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Penjelasan di Rapat Paripurna DPRD

Print Friendly, PDF & Email

SPIRITSUMBAR.com – Selepas disusun dan dibahas pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2018 tentang Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan mempedomani Dokumen Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019, kemudian disepakati dan ditetapkan serta ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD pada 07 September 2018 lalu, hari ini kita dengarkan Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Irman dan Saidani saat rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Sesi 1 dengan agenda Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019, Senin (5/11/2018)di ruang sidang DPRD setempat, yang dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, Sekda Hardiman, Staf Ahli Bupati, Asisten, Forkopimda, Sekwan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Ketua Anton Yondra menambahkan, Nota yang disampaikan Bupati akan dibahas lebih lanjut pada sidang selanjutnya. “Selepas nota penjelasan Bupati hari ini, Rabu 7 November besok akan dilanjutkan dengan rapat paripurna tingkat 1 sesi 2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penyampaian nota Bupati ini,” tambahnya.

Selanjutnya Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam nota penjelasannya memaparkan, Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 menggambarkan rancangan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. “Rancangan pendapatan terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,” sampainya.

Bupati Irdinansyah menambahkan, Pendapatan Daerah berfungsi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan sesuai Ranperda Tahun Anggaran 2019 dibutuhkan Rp.999.571.404.070,-. Dengan rincian adalah PAD dianggarkan Rp.146.175.319.070, dana perimbangan sebesar Rp.712.325.378.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.141.070.707.000,-.

“PAD yang dianggarkan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian dana perimbangan yang dianggarkan terdiri dari bagi hasil pajak/non pajak dan DAU. Sedangkan Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dana bagi hasil pajak dari propinsi serta dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan alokasi dana desa dari APBN,” sampai Bupati.

Sedangkan anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019, ungkap Irdinansyah, sebesar Rp.1.121.590.393.276,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.695.739.806.860 dan belanja langsung Rp.425.850.586.416,-.“Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintahan nagari, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa serta belanja modal,” ungkap Bupati.

Selanjutnya Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi lanjut memaparkan nota penjelasan terhadap Ranperda APBD Tanah Datar tahun anggaran 2019 sebanyak 23 halaman yang terdiri 6 BAB yang memuat Kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah, kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan serta program dan kegiatan.

“Terima kasih atas kesempatan ini, semoga pengantar Ranperda ini menjadi pedoman pada proses selanjutnya, sehingga terwujud APBD  yang transparan, akuntabel dan bermanfaat sesuai aspirasi masyarakat, sehingga mewujudkan kesejahteraan dapat dicapai dan pembangunan di Tanah Datar dapat kita terlaksana sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya. (dvd)

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Anggaran Dewan Pers Dipangkas Bakal Perpendek Umur Media Cetak

SPIRITSUMBAR.com – Anggaran Dawan Pers yang selama ini dialokasikan lewat APBN mengalami pengurangan dari usulan ...