Beranda - Headline - Berakhir Sudah PNS Daerah
Wakil Ketua DPRD Padang bersama para guru yang berstatus PNSD di salah satu SMA Kota Padang

Berakhir Sudah PNS Daerah

Print Friendly, PDF & Email


Spirit Sumbar – Pemerintah bakal menerapkan UU Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Aturan tersebut mengamanatkan adanya manajemen aparatur sipil negara (MASN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi (Kemenpan RB) merancang RPP-nya (Rancangan Peraturan Pemerintah). Salah satu langkah yang ditempuh, dengan menyatukan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) secara terpusat. Tidak ada lagi yang namanya PNS daerah, dengan begitu, penilaian kinerja PNS juga bukan lagi sebatas prosedur melainkan benar-benar melihat rekam jejak dan hasil kerjanya selama menjadi PNS.

Harapannya, tak dikenal istilah PNS Pusat dan daerah karena PNS bersifat nasional. Konsekuensinya, dapat dimutasi oleh pemerintan pusat sesuai kebutuhan antar-daerah, orientasi kerja berupa hasil bukan prosedur, jabatan berdasarkan rekam jejak dan kinerja.

Upaya ini agar rata-rata 56 persen APBD untuk gaji PNS, bahkan ada yang 80 persen tak berkelanjutan. Jadi, PNS yang berlebih di satu daerah dapat didistribusikan sesuai kebutuhan.

“Ke depan presiden (Presiden RI Joko Widodo) minta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah. Jadi dia pada jenjang tertentu itu bisa mutasi ke berbagai wilayah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara setelah menghadiri rapat terbatas kabinet tentang Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara Yuddy Chrisnandi, di Kantor Presiden, Jakarta, sebagaimana direlis detik.com, Jumat (4/12/2015).

Yuddy mengatakan langkah itu sebagai pemersatu nasionalkan. Status baru itu juga berkonsekuensi, penilaian kinerja PNS bukan berorientasi pada prosedur lagi tetapi hasil kerja PNS itu.

Setiap promosi PNS nantinya, harus memperhatikan rekam jejak dan capaian setiap orang yang akan dipromosikan. “Diperbaiki banyak hal. RPP-nya (rancangan peraturan pemerintah) akan disempurnakan kembali. RPP Aparatur Sipil Negara,” kata Yuddy.

Dia juga mengatakan ada beberapa catatan khusus dari presiden dalam rapat terbatas. Pertama, penilaian yang melihat hasil kinerja sebenarnya. Kedua, memperhatikan rekam jejak PNS. “Kita kan sudah melakukan pansel (panitia seleksi) segala macam. Itu kadang penilaian yang hanya beberapa hari atau beberapa minggu tidak mencerminkan rekam jejak seseorang yang memadai,” katanya.

Ketiga, untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah tidak bisa asal-asalan. Orang yang menduduki jabatan apa pun harus memiliki sertifikasi jabatan. Yuddy mencontohkan, di daerah masih terjadi seorang guru agama yang kemudian menjadi kepala dinas pendidikan. “Yang begitu-begitu itu nggak boleh,” katanya.

Ke depan lembaga-lembaga pemerintah juga harus menyelenggarakan sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan. Dalam rapat terbatas, Jokowi mengatakan ingin mempercepat reformasi birokrasi dengan membangun mentalitas baru. Hal itu menurutnya penting karena persaingan antarnegara memerlukan kecepatan dan memerlukan keputusan yang cepat. “Kita memerlukan birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan jaman,” katanya.

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Kepala LPMP Sumatera Barat Berganti Tempat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik 136 pejabat dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...