Beranda - Headline - Anggaran Sektor Pertanian Jadi Perhatian
Rapat Paripurna DPRD Sumbar
Rapat Paripurna DPRD Sumbar

Anggaran Sektor Pertanian Jadi Perhatian

Print Friendly, PDF & Email

Spiritsumbar.com – Komisi II DPRD Sumbar, berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran sektor pertanian pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Dewan menilai sektor pertanian sangat potensial dalam mengahasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pembahasan APBD 2019 sudah dimulai bahkan telah memasuki tahapan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar, sebelum pengesahan RAPBD 2019 kita akan memperjuangkan penambahan anggaran atas sektor tersebut,” ujar ketua Komisi II DPRD Sumbar Muzli m Nur saat dihubungi, Senin (24/9/2018).

Dia mengatakan, secara geografis Sumbar merupakan daerah yang subur, jika sektor pertanian maju, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, pertanian juga salah satu penghasil deviden tertinggi bagi pemrintah daerah.

Berangkat dari hal tersebut. Lanjutnya, sektor ini perlu ditunjang dengan anggaran agar setiap program yang dijalankan dapat berjalan optimal.

“Kita menghimbau anggota komisi II yang berada pada Badan Anggran ( Banggar) DPRD Sumbar dapat memperjuangkan penambahan anggaran bagi sektor pertaniang agar sektor ini semakin maju dan dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan dukungan anggaran untuk bidang pertanian yang diusulkan pemerintah daerah di Nota Pengantar APBD 2019 terbilang masih terbilang kecil, angkanya hanya 2,86 persen atau Rp66 miliar lebih dari total APBD 2019 yang berjumlah Rp6,5 triliun.

“Terkait belanja urusan pertanian yang hanya Rp66,190 miliar lebih atau 2,86 persen ini sangat menyedihkan. Kenapa sektor primadona selain sektor pariwisata ini seakan jadi anak tiri,”

Anggota Komisi II DPRD Sumbar Dharman Sahladi, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) proaktif dalam melakukan lobi terhadap pemerintah pusat terhadap anggaran pertanian. Pasalnya, anggaran untuk sektor ini cukup terbatas pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

“Kalau di daerah tidak bisa dianggarkan besar, pemerintah daerah harus melakukan lobi ke pusat. Dana APBN itu kan banyak, tinggal lagi bagaimana kepala daerah bisa membawanya ke daerah,” ujarnya.

” Jika angka yang diusulkan pemerintah daerah untuk mendukung sektor pertanian tidak bisa besar karena APBD yang memang terbatas, pemerintah daerah harus berpandai-pandai melakukan pendekatan ke pusat, “katanya.

loading...

Tentang Saribulih

mm
Seorang praktisi pers yang juga bergerak dibidang pendidikan. Menulis dan berorganisasi merupakan hal yang mutlak baginya. Prinsipnya, seorang guru harus jadi penulis, karena dengan menulislah cakrawala dan kemampuan akan terus terasah. Organisasi juga suatu kebutuhan, karena bisa dimanfaatkan untuk bertukar pikiran

Baca Juga

Kepala LPMP Sumatera Barat Berganti Tempat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik 136 pejabat dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...